Uji kompetensi bagi Pranata Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan langkah penting untuk memastikan setiap pejabat fungsional memiliki kemampuan komunikasi strategis, pengelolaan informasi publik, serta pemahaman mendalam terhadap kebijakan komunikasi pemerintah. Jabatan ini menuntut profesionalisme tinggi karena menjadi penghubung utama antara instansi dan masyarakat, sekaligus menjaga citra serta kepercayaan publik terhadap lembaga.
Melalui uji kompetensi, seorang Pranata Humas dinilai tidak hanya dari kemampuan teknis dalam menyusun siaran pers atau menangani media, tetapi juga dari kecakapan analisis isu, manajemen krisis, serta penerapan prinsip keterbukaan informasi publik. Proses ini menjadi sarana untuk menilai kesiapan aparatur dalam menghadapi dinamika komunikasi publik yang semakin cepat dan kompleks di era digital pemerintahan modern.
Kisi-Kisi Uji Kompetensi Pranata Hubungan Masyarakat
Kisi-kisi berikut menggambarkan ruang lingkup kompetensi utama yang harus dikuasai oleh seorang Pranata Humas agar mampu menjalankan fungsi komunikasi pemerintahan secara efektif, profesional, dan berintegritas.
- Konsep dan Fungsi Kehumasan Pemerintah
Menjelaskan peran, tujuan, dan fungsi humas sebagai penghubung antara instansi pemerintah dan publik untuk membangun citra positif serta kepercayaan masyarakat. - Peraturan dan Etika Profesi Humas Pemerintah
Memahami dasar hukum, kode etik, dan pedoman perilaku Pranata Humas dalam melaksanakan komunikasi publik yang transparan dan akuntabel. - Perencanaan Strategi Komunikasi Publik
Mampu menyusun rencana komunikasi yang terukur berdasarkan analisis situasi, tujuan organisasi, dan karakteristik audiens sasaran. - Manajemen Isu dan Krisis Komunikasi
Menguasai teknik identifikasi isu, mitigasi risiko komunikasi, serta langkah-langkah taktis menghadapi krisis reputasi lembaga. - Media Relations dan Publisitas
Mampu membangun hubungan profesional dengan media, menyusun press release, konferensi pers, dan strategi publikasi efektif di media massa maupun daring. - Teknik Penulisan dan Produksi Konten Humas
Menulis naskah humas seperti berita, feature, pidato, dan konten media sosial yang menarik, informatif, serta sesuai gaya institusional. - Komunikasi Digital dan Manajemen Media Sosial
Memanfaatkan platform digital dan media sosial untuk diseminasi informasi, interaksi publik, serta penguatan reputasi instansi. - Fotografi, Videografi, dan Desain Komunikasi Visual
Mampu memproduksi materi visual sederhana (foto, video, infografis) yang mendukung pesan komunikasi dan kampanye humas. - Analisis dan Evaluasi Efektivitas Komunikasi
Melakukan pemantauan opini publik, analisis dampak publikasi, dan evaluasi keberhasilan kegiatan kehumasan menggunakan indikator kinerja yang jelas. - Komunikasi Internal dan Pembinaan Hubungan Stakeholder
Mengelola komunikasi internal antarpegawai dan membangun hubungan eksternal dengan mitra, masyarakat, serta lembaga lain secara berkesinambungan. - Pelayanan Informasi Publik dan Keterbukaan Data
Memahami prinsip keterbukaan informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 dan menerapkannya dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. - Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Kehumasan
Menggunakan teknologi seperti sistem informasi humas, big data, dan AI monitoring media untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik. - Citra dan Reputasi Lembaga
Menjaga dan mengembangkan citra positif lembaga melalui pesan, perilaku, dan komunikasi strategis yang konsisten. - Negosiasi dan Diplomasi Komunikasi
Menguasai kemampuan persuasi, mediasi, dan diplomasi dalam membangun kesepahaman antara lembaga dan publik secara profesional. - Kerja Sama Tim dan Kolaborasi Lintas Instansi
Menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam tim humas dan berkoordinasi dengan unit kerja lain untuk mencapai tujuan komunikasi lembaga.
Contoh Soal Uji Kompetensi Pranata Hubungan Masyarakat
Bagian ini menyajikan kumpulan contoh soal yang dirancang untuk mengukur kemampuan analisis, komunikasi strategis, serta penerapan etika profesi dalam praktik kehumasan pemerintah. Setiap soal dibuat menyerupai konteks kerja nyata agar peserta dapat memahami bagaimana prinsip komunikasi publik diterapkan dalam situasi profesional.
Soal 1
Dalam situasi krisis akibat kesalahan informasi yang tersebar luas di media sosial, seorang Pranata Humas diminta segera memberikan klarifikasi kepada publik. Namun, informasi resmi dari pimpinan belum diterima secara lengkap. Tindakan paling tepat yang harus dilakukan oleh Pranata Humas adalah…
A. Segera membuat rilis klarifikasi sementara berdasarkan informasi yang sudah tersedia.
B. Menunggu arahan resmi pimpinan sebelum memberikan keterangan publik.
C. Menghapus seluruh unggahan publik yang menyinggung isu tersebut.
D. Menghubungi media untuk menghentikan pemberitaan tanpa izin.
E. Membuat pernyataan pribadi agar publik mengetahui posisi lembaga.
Jawaban: B
Pembahasan: Klarifikasi publik harus berdasarkan informasi resmi dan terverifikasi agar tidak memperburuk krisis.
Soal 2
Dalam penyusunan strategi komunikasi publik, analisis audiens menjadi tahap penting. Jika target audiens utama adalah generasi muda berusia 17–25 tahun dengan tingkat aktivitas tinggi di media sosial, strategi komunikasi yang paling efektif adalah…
A. Membuat konferensi pers dan siaran pers resmi.
B. Mengadakan sosialisasi langsung melalui pertemuan tatap muka.
C. Mengoptimalkan kampanye digital melalui konten kreatif di platform media sosial.
D. Menyusun laporan komunikasi formal untuk disebarkan ke instansi terkait.
E. Menayangkan iklan layanan masyarakat di media cetak nasional.
Jawaban: C
Pembahasan: Untuk audiens muda, kanal digital dan pendekatan visual interaktif jauh lebih efektif dibanding media tradisional.
Soal 3
Dalam kegiatan konferensi pers, seorang jurnalis menanyakan isu sensitif yang belum dapat dijawab karena masih dalam tahap koordinasi lintas lembaga. Sebagai Pranata Humas, respon yang paling tepat adalah…
A. Menjawab dengan opini pribadi agar media tidak menunggu lama.
B. Mengalihkan pertanyaan dan memberikan jawaban umum yang aman.
C. Menolak menjawab dan meminta jurnalis menghentikan pertanyaannya.
D. Memberikan pernyataan yang menenangkan meskipun belum pasti.
E. Mengabaikan pertanyaan dan melanjutkan ke topik lain.
Jawaban: B
Pembahasan: Dalam isu sensitif, jawaban umum yang netral dan diplomatis lebih aman daripada memberikan pernyataan tidak terverifikasi.
Soal 4
Dalam menjalankan fungsi pelayanan informasi publik, seorang Pranata Humas menerima permintaan data keuangan instansi dari masyarakat. Namun, data tersebut termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan paling tepat adalah…
A. Memberikan data tersebut secara terbatas agar publik tetap terlayani.
B. Menolak permintaan dengan menjelaskan dasar hukum pengecualian informasi.
C. Mengarahkan pemohon agar meminta izin langsung ke pimpinan instansi.
D. Memberikan ringkasan data tanpa menjelaskan rincian keuangan.
E. Menunda jawaban sampai ada izin tertulis dari kepala instansi.
Jawaban: B
Pembahasan: Keterbukaan informasi publik memiliki batas. Informasi yang dikecualikan harus ditolak dengan penjelasan hukum yang jelas agar tetap akuntabel.
Soal 5
Ketika melaksanakan kegiatan publikasi program pemerintah, seorang Pranata Humas diminta menampilkan foto kegiatan yang menunjukkan pejabat sedang berbicara di depan masyarakat. Namun, salah satu peserta dalam foto keberatan wajahnya dipublikasikan. Langkah yang paling sesuai dengan prinsip etika komunikasi adalah…
A. Menghapus foto tersebut dari seluruh media publikasi.
B. Menggunakan foto tetap karena kegiatan bersifat publik.
C. Menyamarkan identitas peserta dengan penyuntingan visual.
D. Meminta persetujuan tertulis dari pejabat yang ada dalam foto.
E. Memotong bagian foto yang menampilkan peserta tanpa izin.
Jawaban: A
Pembahasan: Prinsip etika komunikasi menghormati hak privasi individu. Publikasi tanpa izin dapat menimbulkan pelanggaran etika atau hukum.
Soal 6
Dalam proses membangun citra lembaga, seorang Pranata Humas harus memastikan pesan yang disampaikan ke publik selaras dengan nilai dan misi instansi. Jika terdapat tekanan dari pihak luar agar lembaga mengubah narasi komunikasi untuk kepentingan tertentu, maka langkah yang harus diambil adalah…
A. Menyesuaikan narasi agar hubungan dengan pihak luar tetap baik.
B. Menolak perubahan narasi yang tidak sejalan dengan misi lembaga.
C. Membuat dua versi pesan untuk menjaga keseimbangan kepentingan.
D. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan tanpa rekomendasi.
E. Mengalihkan pesan publik ke topik lain agar isu tidak berkembang.
Jawaban: B
Pembahasan: Narasi komunikasi publik harus konsisten dengan misi dan nilai lembaga. Tekanan eksternal tidak boleh memengaruhi integritas pesan.
Soal 7
Dalam program kampanye komunikasi publik, Pranata Humas ditugaskan membuat video pendek untuk media sosial. Setelah tayang, sebagian masyarakat menganggap kontennya tidak sensitif terhadap isu sosial tertentu. Tindakan paling tepat yang perlu dilakukan adalah…
A. Menghapus video dan membuat permintaan maaf resmi kepada publik.
B. Mengabaikan komentar karena konten sudah sesuai rencana awal.
C. Membalas komentar negatif untuk meluruskan kesalahpahaman.
D. Menutup kolom komentar agar isu tidak berkembang.
E. Menyalahkan pihak ketiga yang membantu produksi video.
Jawaban: A
Pembahasan: Transparansi dan tanggung jawab adalah bagian penting dalam komunikasi publik. Permintaan maaf menunjukkan profesionalisme lembaga.
Soal 8
Ketika menghadapi krisis reputasi akibat pemberitaan negatif, strategi komunikasi yang efektif bagi Pranata Humas adalah…
A. Membiarkan isu mereda dengan sendirinya tanpa tanggapan publik.
B. Menyusun pesan kunci dan memberikan tanggapan cepat serta akurat kepada media.
C. Mengarahkan semua pegawai untuk tidak memberikan komentar apa pun.
D. Menyalahkan media atas kesalahan penyajian berita.
E. Membuat pernyataan panjang untuk menjelaskan semua detail teknis.
Jawaban: B
Pembahasan: Komunikasi krisis harus cepat, akurat, dan fokus pada pesan utama untuk mengendalikan persepsi publik.
Soal 9
Dalam pelaksanaan hubungan media, Pranata Humas harus menjaga profesionalitas dan integritas. Jika seorang wartawan meminta imbalan agar mempublikasikan berita positif tentang instansi, tindakan yang benar adalah…
A. Menolak dengan tegas dan melaporkan kepada atasan atau aparat terkait.
B. Menolak secara halus dan tetap bekerja sama dengan media tersebut.
C. Memberikan imbalan kecil demi menjaga hubungan baik.
D. Mengalihkan pemberitaan ke media lain yang lebih netral.
E. Membiarkan permintaan tersebut tanpa memberikan jawaban.
Jawaban: A
Pembahasan: Permintaan imbalan melanggar etika jurnalistik dan prinsip integritas. Harus dilaporkan sebagai upaya menjaga kredibilitas lembaga.
Soal 10
Dalam kegiatan internal, Humas diminta membuat buletin yang memuat pesan pimpinan, capaian instansi, dan berita pegawai. Namun, waktu produksi sangat singkat sementara tim terbatas. Langkah strategis agar publikasi tetap efektif adalah…
A. Menunda penerbitan buletin sampai seluruh konten lengkap.
B. Mengoptimalkan konten prioritas dan menyesuaikan desain agar lebih ringkas.
C. Menugaskan staf lain meskipun belum berpengalaman di bidang publikasi.
D. Menghapus bagian berita pegawai agar waktu penyusunan lebih cepat.
E. Mengambil ulang seluruh foto dan video agar hasil lebih profesional.
Jawaban: B
Pembahasan: Strategi publikasi yang baik adalah menyesuaikan prioritas konten tanpa mengorbankan kualitas pesan utama.
Soal 11
Dalam rangka memperkuat hubungan dengan media, seorang Pranata Humas berinisiatif mengundang beberapa jurnalis untuk mengikuti kegiatan kunjungan lapangan ke proyek pembangunan daerah. Salah satu jurnalis meminta agar lembaga menanggung biaya akomodasi dan konsumsi penuh selama kegiatan. Berdasarkan etika profesi dan prinsip transparansi komunikasi publik, keputusan yang paling tepat adalah…
A. Menyediakan akomodasi agar hubungan baik dengan media tetap terjaga.
B. Mengalihkan biaya kepada sponsor agar lembaga tidak terlibat langsung.
C. Menolak dengan sopan dan menjelaskan batasan dukungan lembaga sesuai aturan.
D. Memberikan fasilitas terbatas dengan persetujuan pimpinan instansi.
E. Meminta jurnalis menandatangani surat tanggung jawab pribadi atas biaya perjalanan.
Jawaban: C
Pembahasan: Memberikan fasilitas berlebihan kepada media dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kredibilitas lembaga. Menolak dengan penjelasan aturan adalah langkah profesional.
Soal 12
Sebuah lembaga pemerintah meluncurkan kampanye digital bertema pelayanan publik yang bersih dan transparan. Setelah kampanye berjalan dua minggu, hasil pemantauan menunjukkan tingkat interaksi publik sangat rendah. Sebagai Pranata Humas, langkah strategis yang paling tepat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah…
A. Mengganti pesan utama dengan isu yang sedang populer di media sosial.
B. Menambah jumlah iklan berbayar untuk memperluas jangkauan audiens.
C. Menyesuaikan gaya penyampaian dan format konten agar lebih menarik secara visual.
D. Menunda kampanye hingga anggaran tambahan tersedia.
E. Meminta pimpinan lembaga tampil langsung dalam seluruh konten kampanye.
Jawaban: C
Pembahasan: Format visual dan gaya bahasa yang sesuai dengan karakter audiens merupakan kunci efektivitas komunikasi digital.
Soal 13
Dalam menangani krisis informasi, sebuah instansi menghadapi penyebaran hoaks mengenai penyalahgunaan dana publik. Informasi tersebut viral di media sosial dan memicu reaksi negatif masyarakat. Sebagai Pranata Humas, tindakan paling tepat untuk menjaga kepercayaan publik adalah…
A. Mengeluarkan pernyataan resmi yang singkat tanpa menyebut isu hoaks secara langsung.
B. Melaporkan akun penyebar hoaks ke pihak kepolisian tanpa klarifikasi publik.
C. Mengeluarkan klarifikasi resmi berisi fakta dan bukti yang dapat diverifikasi.
D. Membiarkan isu mereda secara alami agar tidak semakin ramai dibahas.
E. Menyebarkan konten positif lain untuk menutupi pemberitaan negatif.
Jawaban: C
Pembahasan: Klarifikasi berbasis fakta yang diverifikasi adalah langkah strategis dalam manajemen krisis komunikasi untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Soal 14
Dalam penyusunan buletin internal, seorang Pranata Humas menampilkan artikel yang memuat kritik dari pegawai terhadap kebijakan pimpinan. Beberapa pihak menganggap publikasi tersebut dapat menurunkan citra lembaga. Berdasarkan prinsip komunikasi internal yang sehat, langkah yang paling tepat adalah…
A. Menghapus artikel tersebut agar tidak menimbulkan persepsi negatif publik.
B. Mempertahankan artikel dengan mengubah gaya penyampaian menjadi lebih konstruktif.
C. Meminta izin ulang kepada pimpinan sebelum buletin diterbitkan.
D. Menambahkan artikel pembanding yang memuji kebijakan lembaga.
E. Menunda penerbitan buletin hingga isu internal reda.
Jawaban: B
Pembahasan: Komunikasi internal yang terbuka mendorong budaya organisasi sehat. Kritik dapat dimuat jika dikemas secara konstruktif tanpa menyerang pribadi atau lembaga.
Soal 15
Dalam program kampanye nasional, Humas instansi bekerja sama dengan beberapa influencer untuk menyebarkan pesan tentang program pemerintah. Salah satu influencer kemudian membuat unggahan pribadi yang menyinggung isu sensitif dan berpotensi menimbulkan kontroversi. Berdasarkan prinsip pengendalian reputasi, langkah yang paling tepat adalah…
A. Memutus kerja sama dan menghapus seluruh konten yang melibatkan influencer tersebut.
B. Mengeluarkan pernyataan resmi bahwa unggahan pribadi tersebut di luar tanggung jawab lembaga.
C. Menunggu klarifikasi dari influencer sebelum mengambil langkah komunikasi publik.
D. Membiarkan isu berkembang agar publik menilai sendiri kebenarannya.
E. Membuat unggahan baru yang menjelaskan konteks kerja sama dengan influencer.
Jawaban: B
Pembahasan: Lembaga harus menjaga jarak komunikasi terhadap tindakan individu yang tidak mewakili posisi resmi instansi, untuk menghindari penurunan reputasi publik.
Soal 16
Sebuah lembaga pemerintah menerima kritik tajam di media sosial terkait transparansi anggaran kegiatan. Sebagai Pranata Humas, Anda diminta merespons cepat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Beberapa staf menyarankan membuat konten klarifikasi panjang yang menjelaskan seluruh proses keuangan secara detail, sementara yang lain ingin mengarahkan publik pada pesan positif lembaga. Tindakan komunikasi yang paling tepat adalah…
A. Membuat video klarifikasi berdurasi panjang berisi penjelasan teknis keuangan.
B. Mengabaikan komentar publik dan fokus pada pemberitaan lembaga di media resmi.
C. Menyusun pernyataan singkat, faktual, dan mudah dipahami tentang transparansi anggaran.
D. Menyebarkan konten promosi lembaga untuk mengimbangi opini negatif.
E. Menyerahkan tanggapan kepada bagian keuangan agar menjawab langsung ke publik.
Jawaban: C
Pembahasan: Klarifikasi publik harus fokus, sederhana, dan berbasis fakta agar mudah dipahami dan tidak memperkeruh situasi.
Soal 17
Dalam acara konferensi internasional yang dihadiri pejabat tinggi negara, Pranata Humas berperan mengoordinasikan liputan media. Di tengah acara, salah satu media asing memuat berita yang menafsirkan pernyataan pejabat secara keliru, menimbulkan kesan negatif terhadap Indonesia. Sebagai langkah strategis komunikasi diplomatik, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah…
A. Menyalahkan media tersebut melalui pernyataan resmi di media lokal.
B. Membiarkan isu mereda agar tidak menimbulkan perdebatan lebih luas.
C. Menyampaikan klarifikasi sopan dan diplomatis kepada media yang bersangkutan.
D. Meminta kementerian luar negeri untuk menegur media tersebut secara hukum.
E. Membuat unggahan media sosial yang menyalahkan jurnalis peliput.
Jawaban: C
Pembahasan: Dalam konteks diplomasi komunikasi, klarifikasi sopan dan diplomatis menunjukkan profesionalisme dan menjaga hubungan baik dengan media internasional.
Soal 18
Selama pelaksanaan kampanye publik, pimpinan lembaga meminta agar Humas menonjolkan peran individu tertentu yang dianggap berpengaruh untuk memperkuat citra instansi. Namun, permintaan tersebut berpotensi mengabaikan prinsip objektivitas dan keseimbangan informasi publik. Berdasarkan kode etik kehumasan, langkah yang paling tepat adalah…
A. Menuruti permintaan pimpinan karena bersifat perintah langsung.
B. Menolak permintaan tersebut secara terbuka di forum rapat.
C. Mengusulkan narasi kampanye yang menonjolkan kinerja tim secara kolektif.
D. Menunda publikasi hingga pimpinan memberikan izin tertulis.
E. Mengganti konten kampanye dengan fokus pada hasil kegiatan tanpa mencantumkan nama individu.
Jawaban: C
Pembahasan: Humas harus menjaga objektivitas komunikasi publik dengan menonjolkan kinerja lembaga, bukan individu, agar tidak melanggar prinsip profesionalitas.
Soal 19
Dalam pengelolaan media sosial resmi instansi, terjadi kesalahan unggahan berupa informasi internal yang seharusnya tidak dipublikasikan. Postingan tersebut sudah sempat dibaca oleh ribuan pengguna. Berdasarkan prinsip tanggung jawab komunikasi digital, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah…
A. Menghapus unggahan tanpa memberikan penjelasan apa pun.
B. Membiarkan unggahan tetap tampil karena sudah terlanjur viral.
C. Menonaktifkan akun media sosial sementara waktu untuk menghindari komentar publik.
D. Menghapus unggahan dan memberikan klarifikasi singkat atas kesalahan tersebut.
E. Menyalahkan staf pelaksana secara terbuka untuk menjaga citra lembaga.
Jawaban: D
Pembahasan: Kesalahan publikasi harus dikoreksi secara terbuka dengan pernyataan klarifikasi singkat untuk menunjukkan tanggung jawab dan profesionalitas lembaga.
Soal 20
Setelah pelaksanaan kegiatan besar, Humas diminta melakukan evaluasi efektivitas komunikasi publik. Berdasarkan hasil survei, masyarakat mengenal program lembaga tetapi belum memahami manfaatnya secara mendalam. Berdasarkan prinsip evaluasi komunikasi, tindak lanjut yang paling tepat adalah…
A. Menganggap kampanye berhasil karena tingkat pengenalan publik sudah tinggi.
B. Melanjutkan strategi yang sama agar pesan semakin familiar.
C. Mengubah target audiens menjadi kelompok masyarakat yang lebih aktif di media sosial.
D. Menyusun strategi lanjutan untuk memperdalam pesan dan meningkatkan pemahaman publik.
E. Mengakhiri kampanye dan fokus pada publikasi internal lembaga.
Jawaban: D
Pembahasan: Evaluasi komunikasi harus berorientasi pada perubahan pemahaman, bukan sekadar pengenalan. Strategi lanjutan diperlukan agar pesan publik lebih dipahami secara substansial.
Latihan Soal UJIKOM Pranata Humas Lebih Lengkap dan Interaktif di ujikom.id
Artikel ini hanya menampilkan sebagian contoh soal untuk membantu Anda memahami pola dan tingkat kesulitan uji kompetensi Pranata Humas. Jika ingin berlatih lebih banyak, ujikom.id menyediakan ratusan soal latihan lengkap dengan pembahasan, analisis jawaban, dan simulasi ujian yang menyerupai tes resmi. Persiapkan diri Anda lebih matang agar siap menghadapi uji kompetensi dan meraih jenjang karier yang lebih tinggi di bidang kehumasan pemerintah.
