Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki peran penting dalam menghasilkan regulasi yang jelas, selaras, dan dapat diterapkan. Tugasnya mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, harmonisasi, hingga penyempurnaan rancangan peraturan dan berbagai instrumen hukum lainnya.
Karena setiap rumusan norma dapat menimbulkan akibat hukum, Perancang dituntut memiliki kemampuan analisis, ketelitian berbahasa, pemahaman sistem hukum, serta integritas profesional. Uji kompetensi digunakan untuk menilai kesiapan peserta dalam melaksanakan tugas sesuai standar dan jenjang jabatan yang dituju.
Kisi-Kisi Soal Ujikom Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kisi-kisi Soal Ujikom Perancang Peraturan Perundang-undangan berikut dapat menjadi acuan untuk memahami kompetensi yang perlu dikuasai sebelum mengikuti uji kompetensi yang asli.
1. Dasar-Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Materi ini menguji pemahaman mengenai asas pembentukan, jenis dan hierarki peraturan, kekuatan hukum, lembaga pembentuk, serta tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Peserta perlu mampu mengidentifikasi kebutuhan regulasi, menentukan urgensi pengaturan, menyusun prioritas legislasi, serta menilai apakah suatu masalah memerlukan peraturan baru, perubahan, atau pencabutan.
3. Penyusunan Naskah Akademik
Kisi-kisi ini mencakup identifikasi masalah, kajian teoretis dan empiris, evaluasi peraturan terkait, analisis filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta penyusunan arah dan ruang lingkup pengaturan.
4. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Materi meliputi penyusunan judul, konsiderans, dasar hukum, diktum, ketentuan umum, materi pokok, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, penjelasan, dan lampiran.
5. Perumusan Norma Hukum
Peserta diuji dalam menyusun norma mengenai hak, kewajiban, larangan, perintah, kewenangan, izin, prosedur, pengecualian, dan sanksi secara jelas serta dapat dilaksanakan.
6. Bahasa Hukum dan Ketepatan Istilah
Kisi-kisi ini menguji penggunaan bahasa hukum yang baku, lugas, konsisten, tidak multitafsir, serta ketepatan definisi, istilah, singkatan, dan rujukan antarbagian.
7. Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi
Materi mencakup pemeriksaan kesesuaian rancangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kewenangan pembentuk, sistem hukum, kebijakan nasional, serta kepentingan antarsektor.
8. Sinkronisasi dan Analisis Konflik Norma
Peserta perlu mampu menemukan tumpang tindih, pertentangan, duplikasi, kekosongan hukum, inkonsistensi istilah, serta menyusun alternatif penyelesaian konflik norma.
9. Pembahasan dan Fasilitasi Rancangan Peraturan
Kisi-kisi ini meliputi penyiapan bahan pembahasan, penyampaian argumentasi hukum, penilaian usulan perubahan, perumusan kesepakatan, dan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan.
10 .Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
Materi menguji kemampuan menilai efektivitas, relevansi, dampak, tingkat kepatuhan, kendala penerapan, serta kebutuhan untuk mempertahankan, mengubah, mencabut, atau mengganti suatu peraturan.
11. Penyusunan Instrumen Hukum dan Dokumen Pendukung
Peserta perlu memahami penyusunan keputusan, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, pendapat hukum, matriks analisis, daftar inventarisasi masalah, dan dokumen pendukung lainnya.
12. Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Etika Profesi
Materi ini mencakup integritas, komunikasi, kerja sama, orientasi hasil, pelayanan publik, pengambilan keputusan, objektivitas, kerahasiaan, pengelolaan konflik kepentingan, dan tanggung jawab profesional.
Contoh Soal Ujikom Perancang Peraturan Perundang-undangan
Gunakan contoh soal berikut untuk melatih ketelitian dalam menganalisis norma, sistematika peraturan, dan potensi konflik hukum sebelum mengikuti uji kompetensi.
Soal 1
Sebuah rancangan peraturan daerah memuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memperoleh izin baru yang belum diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. Setelah ditelusuri, pemerintah daerah juga tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan jenis izin tersebut. Tindakan Perancang yang paling tepat adalah….
A. Mempertahankan ketentuan karena pemerintah daerah memahami kebutuhan wilayahnya
B. Mengubah istilah izin menjadi persetujuan tanpa mengubah substansinya
C. Menghapus atau merumuskan ulang ketentuan agar sesuai dengan kewenangan pembentuk dan peraturan yang lebih tinggi
D. Memindahkan ketentuan tersebut ke bagian penjelasan
E. Menunda pembahasan tanpa memberikan rekomendasi perbaikan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Norma hanya dapat dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Ketentuan yang melampaui kewenangan berpotensi cacat secara yuridis sehingga harus dihapus atau disesuaikan.
Soal 2
Dalam rancangan peraturan terdapat ketentuan berbunyi, “Setiap orang yang dianggap mengganggu ketertiban dapat dikenai tindakan sesuai kebutuhan.” Kelemahan utama rumusan tersebut adalah….
A. Tidak mencantumkan nama instansi pelaksana dalam setiap kalimat
B. Menggunakan istilah yang terlalu luas dan tidak memberikan ukuran tindakan yang jelas
C. Tidak menggunakan bentuk kalimat pasif
D. Tidak mencantumkan ketentuan peralihan
E. Menggunakan kata “setiap orang” dalam rumusan norma
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Frasa “dianggap mengganggu” dan “sesuai kebutuhan” membuka ruang penafsiran yang terlalu luas. Norma harus memuat kriteria, kewenangan, dan bentuk tindakan yang jelas agar tidak diterapkan secara sewenang-wenang.
Soal 3
Naskah akademik sebuah rancangan undang-undang menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan peraturan lama. Namun, dokumen tersebut tidak menjelaskan apakah masalah disebabkan oleh kelemahan norma, rendahnya kepatuhan, atau kurangnya kapasitas pelaksana. Perbaikan yang paling tepat adalah….
A. Memperbanyak teori hukum tanpa menambah data lapangan
B. Langsung merekomendasikan pembentukan undang-undang baru
C. Menghapus evaluasi peraturan lama agar kajian lebih ringkas
D. Menganalisis akar masalah dan membedakan persoalan regulasi dengan persoalan implementasi
E. Menggunakan pendapat pemrakarsa sebagai dasar utama kesimpulan
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan regulasi baru. Analisis akar masalah diperlukan untuk menentukan apakah solusi yang tepat berupa perubahan norma, perbaikan pelaksanaan, atau intervensi nonregulasi.
Soal 4
Dalam proses harmonisasi ditemukan dua rancangan peraturan menggunakan istilah berbeda untuk objek hukum yang sama. Perbedaan tersebut berpotensi menghasilkan prosedur dan kewajiban yang tidak konsisten. Langkah yang paling tepat adalah….
A. Menetapkan satu istilah berdasarkan definisi dan sistem hukum yang berlaku, lalu menggunakannya secara konsisten
B. Mempertahankan kedua istilah agar masing-masing sektor tetap terwakili
C. Menghapus seluruh definisi agar tidak terjadi perbedaan
D. Menggunakan istilah yang paling sering muncul tanpa menganalisis maknanya
E. Menyerahkan pemilihan istilah kepada pelaksana setelah peraturan ditetapkan
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Istilah yang merujuk pada konsep hukum yang sama harus dirumuskan secara konsisten. Keseragaman istilah membantu mencegah konflik penafsiran dan kesulitan dalam penerapan.
Soal 5
Sebuah rancangan peraturan memuat larangan bagi pelaku usaha, tetapi tidak menjelaskan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, prosedur pemeriksaan, maupun bentuk tindak lanjutnya. Penyempurnaan yang paling tepat adalah….
A. Menambahkan ancaman sanksi yang lebih berat tanpa mengatur pengawasan
B. Menghapus larangan karena sulit dilaksanakan
C. Menyerahkan mekanisme pengawasan kepada kebijakan internal instansi
D. Memindahkan seluruh pengaturan teknis ke dalam penjelasan
E. Merumuskan kewenangan pengawasan, prosedur pemeriksaan, dan tindak lanjut secara jelas serta selaras dengan norma sanksi
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Larangan harus didukung mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang jelas. Tanpa pengaturan tersebut, norma sulit diterapkan dan berisiko tidak memberikan kepastian hukum.
Soal 6
Dalam sebuah rancangan peraturan terdapat norma berbunyi, “Menteri dapat menetapkan persyaratan tambahan apabila diperlukan.” Rumusan tersebut tidak menjelaskan ruang lingkup persyaratan, kondisi penerapan, maupun batas kewenangan Menteri. Perbaikan yang paling tepat adalah….
A. Mempertahankan rumusan agar pelaksana memiliki fleksibilitas penuh
B. Merumuskan jenis persyaratan, kondisi penerapan, tujuan, dan batas kewenangan secara jelas
C. Memindahkan ketentuan tersebut ke dalam penjelasan umum
D. Mengganti kata “dapat” menjadi “wajib” tanpa mengubah substansi lain
E. Menyerahkan seluruh pengaturan kepada keputusan pejabat pelaksana
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Pendelegasian kewenangan harus memiliki batas yang jelas. Ruang lingkup, syarat, dan tujuan pengaturan perlu dirumuskan agar tidak menimbulkan kewenangan yang terlalu luas.
Soal 7
Sebuah rancangan peraturan baru akan mengatur kewajiban pelaporan yang sebenarnya telah diatur dalam peraturan setingkat dengan format dan tenggat waktu berbeda. Langkah Perancang yang paling tepat adalah….
A. Mempertahankan kedua ketentuan agar pelaku memiliki lebih banyak pilihan
B. Menghapus seluruh kewajiban pelaporan dari rancangan baru
C. Menganalisis hubungan kedua norma dan menyelaraskan format, tenggat, serta kewenangan pelaksana
D. Menggunakan ketentuan dengan tenggat paling singkat tanpa kajian
E. Menyerahkan penyelesaian perbedaan kepada instansi pelaksana
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Dua norma setingkat yang mengatur objek sama secara berbeda dapat menimbulkan konflik penerapan. Sinkronisasi diperlukan agar kewajiban pelaporan memiliki ketentuan yang konsisten.
Soal 8
Dalam rancangan peraturan terdapat ketentuan pidana, tetapi perbuatan yang dilarang hanya dirumuskan sebagai “tindakan yang merugikan kepentingan umum”. Penyempurnaan yang paling tepat adalah….
A. Menambah ancaman pidana agar norma lebih tegas
B. Menghapus seluruh ketentuan pidana tanpa menilai kebutuhan pengaturan
C. Memindahkan definisi perbuatan ke dalam lampiran
D. Merumuskan unsur perbuatan secara spesifik, terukur, dan tidak multitafsir sebelum menetapkan sanksi
E. Menyerahkan penentuan perbuatan terlarang kepada aparat penegak hukum
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Norma pidana harus memenuhi asas kepastian hukum. Unsur perbuatan yang dilarang wajib dirumuskan secara jelas agar tidak membuka ruang penafsiran yang sewenang-wenang.
Soal 9
Hasil evaluasi menunjukkan suatu peraturan masih relevan secara tujuan, tetapi beberapa prosedurnya tidak dapat diterapkan karena perkembangan teknologi. Tindakan yang paling tepat adalah….
A. Merekomendasikan perubahan pada prosedur yang tidak lagi sesuai tanpa mengubah tujuan utama pengaturan
B. Mencabut seluruh peraturan karena sebagian ketentuannya sudah tidak efektif
C. Mempertahankan seluruh ketentuan demi menjaga kepastian hukum
D. Menggantinya dengan surat edaran tanpa mencabut peraturan lama
E. Menunda evaluasi sampai muncul lebih banyak keluhan
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Perubahan peraturan harus disesuaikan dengan bagian yang bermasalah. Jika tujuan dan substansi utama masih relevan, perubahan terbatas lebih tepat daripada pencabutan keseluruhan.
Soal 10
Dalam pembahasan rancangan peraturan, salah satu instansi meminta agar kewajibannya dihapus karena keterbatasan anggaran. Padahal, kewajiban tersebut diperlukan untuk menjamin perlindungan hak masyarakat. Sikap Perancang yang paling tepat adalah….
A. Menghapus kewajiban agar rancangan segera disepakati
B. Mempertahankan norma tanpa mendengarkan alasan instansi
C. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan rapat
D. Mengganti kewajiban dengan anjuran yang tidak mengikat
E. Mengkaji dasar hukum, dampak, kemampuan pelaksanaan, dan alternatif pentahapan tanpa mengurangi perlindungan hak
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Keterbatasan pelaksanaan perlu dipertimbangkan, tetapi tidak boleh langsung menghilangkan perlindungan hak. Solusi dapat berupa pentahapan atau penyesuaian mekanisme yang tetap menjaga tujuan pengaturan.
Soal 11
Sebuah rancangan peraturan menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan diatur dengan peraturan menteri. Namun, materi yang didelegasikan juga mencakup penambahan jenis kewajiban dan sanksi baru. Penilaian yang paling tepat adalah….
A. Pendelegasian perlu dibatasi pada tata cara teknis karena kewajiban dan sanksi pokok harus memiliki dasar dalam peraturan yang lebih tinggi
B. Seluruh materi dapat didelegasikan agar peraturan utama tetap ringkas
C. Jenis sanksi dapat ditentukan sepenuhnya oleh pejabat pelaksana
D. Penambahan kewajiban cukup dicantumkan dalam pedoman internal
E. Pendelegasian tidak perlu menyebutkan ruang lingkup materi yang diatur
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Peraturan pelaksana tidak boleh membentuk kewajiban dan sanksi baru tanpa dasar yang memadai. Delegasi harus dirumuskan secara tegas dan terbatas pada materi teknis yang memang diperintahkan.
Soal 12
Dalam daftar inventarisasi masalah, satu fraksi mengusulkan penambahan ketentuan yang tidak berkaitan langsung dengan pokok rancangan. Usulan tersebut dinilai penting, tetapi memiliki tujuan dan objek pengaturan yang berbeda. Langkah Perancang yang paling tepat adalah….
A. Memasukkan usulan ke dalam ketentuan penutup agar tidak mengganggu struktur utama
B. Menilai keterkaitan materi dan merekomendasikan pengaturan melalui instrumen lain apabila berada di luar ruang lingkup rancangan
C. Menolak usulan tanpa memberikan penjelasan yuridis
D. Menambahkan materi tersebut agar seluruh kepentingan terakomodasi
E. Memindahkannya ke bagian penjelasan umum
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Setiap materi harus sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup peraturan. Muatan yang tidak berkaitan dapat mengganggu kesatuan konsepsi sehingga lebih tepat diatur melalui instrumen tersendiri.
Soal 13
Sebuah rancangan peraturan akan berlaku segera setelah diundangkan. Namun, pelaksana membutuhkan waktu untuk menyiapkan sistem, sumber daya manusia, dan sarana pendukung. Ketentuan yang paling tepat dipertimbangkan adalah….
A. Ketentuan pidana untuk mempercepat kesiapan pelaksana
B. Penjelasan tambahan mengenai kendala implementasi
C. Masa transisi atau penundaan waktu mulai berlaku yang disesuaikan dengan kebutuhan persiapan
D. Penghapusan seluruh kewajiban pada tahun pertama
E. Pendelegasian penentuan waktu berlaku kepada masing-masing instansi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masa transisi memberikan waktu yang terukur bagi pihak terkait untuk menyiapkan pelaksanaan. Pengaturannya harus jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian mengenai waktu berlakunya kewajiban.
Soal 14
Dalam suatu rancangan ditemukan rumusan, “Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan secara berkala.” Tidak terdapat penjelasan mengenai periode, bentuk, tujuan, atau pihak penerima laporan. Penyempurnaan yang paling tepat adalah….
A. Mempertahankan rumusan agar mudah disesuaikan oleh pelaksana
B. Menghapus kewajiban pelaporan karena terlalu teknis
C. Menempatkan seluruh rincian dalam surat edaran
D. Menentukan periode, substansi, format pokok, pihak penerima, serta batas pendelegasian tata cara pelaporan
E. Mengganti kata “wajib” dengan “diharapkan”
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Kewajiban harus memiliki unsur yang cukup jelas agar dapat dilaksanakan dan diawasi. Hal teknis dapat didelegasikan, tetapi substansi pokok kewajiban tetap harus tercermin dalam norma.
Soal 15
Perancang menerima permintaan untuk menyusun pendapat hukum yang mendukung kebijakan pimpinan. Setelah dianalisis, kebijakan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sikap yang paling tepat adalah….
A. Menyusun argumentasi pembenar agar kebijakan dapat segera dilaksanakan
B. Menghilangkan pembahasan mengenai peraturan yang bertentangan
C. Menyerahkan analisis kepada pihak yang mendukung kebijakan
D. Menunda pendapat hukum sampai kebijakan telah diterapkan
E. Menyampaikan analisis secara objektif, menjelaskan risiko hukumnya, dan menawarkan alternatif kebijakan yang sesuai ketentuan
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Perancang wajib menjaga integritas dan objektivitas profesional. Pendapat hukum harus menjelaskan kondisi sebenarnya sekaligus memberikan alternatif yang tetap mendukung tujuan kebijakan tanpa melanggar peraturan.
Soal 16
Dalam sebuah rancangan peraturan terdapat ketentuan yang menggunakan istilah “pejabat berwenang” tanpa menjelaskan siapa pejabat yang dimaksud. Pada bagian lain, kewenangan serupa diberikan kepada menteri dan kepala lembaga. Perbaikan yang paling tepat adalah….
A. Mempertahankan istilah umum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan
B. Menentukan secara tegas pejabat atau lembaga yang berwenang beserta ruang lingkup kewenangannya
C. Menghapus seluruh ketentuan mengenai kewenangan
D. Menyerahkan penentuan pejabat kepada petunjuk teknis internal
E. Menggunakan istilah “pemerintah” untuk menggantikan seluruh pejabat
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Subjek yang menjalankan kewenangan harus dirumuskan secara jelas. Istilah yang tidak pasti dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kesulitan dalam pelaksanaan.
Soal 17
Sebuah rancangan peraturan akan mencabut tiga peraturan lama yang sebagian materinya masih dibutuhkan. Namun, rancangan baru belum memuat seluruh ketentuan pengganti. Langkah Perancang yang paling tepat adalah….
A. Tetap mencabut seluruh peraturan lama agar tidak terjadi duplikasi
B. Memindahkan materi yang belum diatur ke bagian penjelasan
C. Memetakan ketentuan yang masih diperlukan dan memastikan pengaturannya tersedia sebelum pencabutan berlaku
D. Membiarkan kekosongan hukum sampai peraturan pelaksana diterbitkan
E. Mencabut hanya judul peraturan tanpa mencabut substansinya
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pencabutan tidak boleh menimbulkan kekosongan hukum pada materi yang masih diperlukan. Perancang perlu memastikan adanya norma pengganti atau ketentuan transisi yang memadai.
Soal 18
Dalam naskah akademik, data empiris yang digunakan berasal dari kondisi sepuluh tahun lalu dan tidak mencerminkan perkembangan teknologi serta perilaku masyarakat saat ini. Tindakan yang paling tepat adalah….
A. Memperbarui data dan menguji kembali relevansi masalah, kebutuhan pengaturan, serta pilihan kebijakannya
B. Mempertahankan data karena berasal dari sumber resmi
C. Menambah teori hukum agar kelemahan data tidak terlihat
D. Menggunakan asumsi pemrakarsa sebagai pengganti data terbaru
E. Menghapus bagian kajian empiris dari naskah akademik
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Naskah akademik harus menggambarkan kondisi aktual. Data yang tidak mutakhir dapat menghasilkan rumusan masalah dan alternatif kebijakan yang tidak lagi relevan.
Soal 19
Sebuah rancangan peraturan memberikan diskresi kepada pejabat untuk mengabaikan persyaratan tertentu dalam keadaan mendesak. Namun, tidak terdapat kriteria keadaan mendesak, prosedur persetujuan, maupun kewajiban pelaporan. Penyempurnaan yang paling tepat adalah….
A. Menghapus seluruh bentuk diskresi karena selalu menimbulkan penyalahgunaan
B. Mempertahankan rumusan agar pejabat dapat bertindak cepat
C. Menyerahkan penilaian keadaan mendesak kepada masing-masing pelaksana
D. Merumuskan kriteria, batas kewenangan, prosedur, dokumentasi, dan mekanisme pengawasannya
E. Mengganti istilah diskresi dengan kebijakan khusus tanpa mengubah substansi
Jawaban Benar: D
Pembahasan:
Diskresi dapat dibutuhkan, tetapi harus dibatasi agar tidak digunakan secara sewenang-wenang. Kriteria dan mekanisme pertanggungjawaban perlu dirumuskan secara jelas.
Soal 20
Pada tahap akhir penyusunan rancangan, ditemukan bahwa perubahan satu pasal menyebabkan beberapa rujukan pasal, definisi, dan ketentuan sanksi pada bagian lain tidak lagi sesuai. Langkah yang paling tepat adalah….
A. Memperbaiki hanya pasal yang mengalami perubahan langsung
B. Menyerahkan penyesuaian kepada instansi pelaksana setelah peraturan ditetapkan
C. Menghapus seluruh rujukan agar tidak terjadi kesalahan
D. Mempertahankan struktur lama karena perubahan terjadi pada tahap akhir
E. Melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap konsistensi rujukan, definisi, sistematika, dan keterkaitan antarnorma
Jawaban Benar: E
Pembahasan:
Perubahan satu norma dapat memengaruhi bagian lain dalam rancangan. Pemeriksaan akhir harus dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin konsistensi dan mencegah kesalahan rujukan maupun konflik internal.
Lanjutkan Latihan Ujikom Perancang Peraturan Perundang-undangan
Perkuat persiapan Anda melalui paket Ujikom Perancang Peraturan Perundang-undangan di ujikom.id. Tersedia kumpulan soal sesuai kompetensi jabatan, kunci jawaban, pembahasan lengkap, serta simulasi CAT/CBT yang membantu Anda berlatih lebih terarah sebelum menghadapi uji kompetensi sebenarnya.
