Sebagai salah satu profesi strategis dalam sistem hukum nasional, Perancang Hukum memegang peran penting dalam memastikan setiap regulasi disusun secara sistematis, berpijak pada asas-asas hukum, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menjamin kompetensi tersebut, proses uji kompetensi menjadi instrumen yang menentukan—baik untuk mengukur kemampuan teknis maupun menilai ketajaman analisis calon perancang hukum dalam memahami dinamika peraturan perundang-undangan. Ujian ini bukan hanya sekadar seleksi administratif, tetapi merupakan tolok ukur kualitas seorang profesional dalam menghasilkan produk hukum yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam artikel ini, Anda akan menemukan kisi-kisi lengkap, contoh soal uji kompetensi, serta pembahasan mendalam yang disusun untuk membantu peserta memahami standar kemampuan yang diuji. Penyajian materi dibuat komprehensif dan aplikatif, mencakup analisis norma, teknik perumusan peraturan, harmonisasi regulasi, hingga penerapan kaidah bahasa hukum yang baik. Dengan memahami pola soal dan arah penilaian, diharapkan pembaca dapat mempersiapkan diri secara optimal dan meningkatkan peluang untuk mencapai hasil terbaik dalam uji kompetensi Perancang Hukum.
Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Perancang Hukum
Berikut ini merupakan kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Perancang Hukum beserta penjelasan setiap poin kisi-kisi
1. Pemahaman Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Menilai pemahaman peserta terkait asas, hierarki, dan teknik pembentukan peraturan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya. Mencakup asas kejelasan rumusan, kedayagunaan, kejelasan tujuan, dan jenis-jenis regulasi.
2. Teknik Perancangan dan Perumusan Norma Hukum
Mengukur kemampuan menyusun norma hukum yang operasional, jelas, tidak multitafsir, serta memenuhi struktur baku (konsideran, dasar hukum, batang tubuh, dll.). Termasuk keterampilan memilih diksi hukum yang tepat dan menyusun ketentuan yang efektif.
3. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan
Menilai kecermatan peserta dalam mengidentifikasi konflik norma, tumpang tindih kewenangan, disharmoni antarperaturan, serta kemampuan memberikan rekomendasi perbaikan. Fokus pada sinkronisasi vertikal dan horizontal secara metodologis.
4. Analisis Masalah Hukum dan Penyusunan Naskah Akademik
Menguji kemampuan melakukan identifikasi masalah, merumuskan tujuan pengaturan, serta menyusun analisis filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam Naskah Akademik. Termasuk kemampuan membaca data, merumuskan problem regulasi, dan mengajukan alternatif solusi.
5. Kajian Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment)
Mengukur pemahaman mengenai analisis dampak regulasi: efektivitas, efisiensi, risiko, biaya-manfaat, dan dampak sosial. Mencakup penilaian apakah suatu regulasi layak dibentuk atau perlu opsi kebijakan lain.
6. Bahasa Hukum, Teknik Penulisan, dan Redaksi Peraturan
Mengukur keterampilan menggunakan bahasa hukum yang baku: lugas, konsisten, tidak ambigu, memenuhi kaidah EYD dan Pedoman Umum Pembentukan Peraturan. Termasuk teknik penyusunan definisi, rujukan silang, dan gaya perumusan ketentuan.
7. Etika dan Profesionalisme Perancang Hukum
Menilai pemahaman peserta tentang kode etik, integritas, independensi, kerahasiaan dokumen, serta manajemen konflik kepentingan dalam proses penyusunan peraturan.
8. Studi Kasus Perancangan Hukum
Mengukur kemampuan peserta menyelesaikan permasalahan konkret yang terkait dengan perumusan norma, harmonisasi, atau penyusunan pasal. Biasanya berupa naskah rancangan peraturan yang perlu dianalisis, diperbaiki, atau dilengkapi.
9. Administrasi Peraturan Perundang-undangan
Menguji pemahaman mengenai proses administrasi pembentukan regulasi: perencanaan, pembahasan lintas unit, pengundangan, publikasi, hingga penyimpanan dokumen hukum.
10. Evaluasi dan Revisi Peraturan
Menilai kemampuan melakukan peninjauan regulasi yang bermasalah, termasuk evaluasi efektivitas penerapannya serta penentuan apakah perlu dicabut, diubah, atau diganti.
Contoh Soal Uji Kompetensi Perancang Hukum dan Pembahasan
Berikut ini merupakan contoh soal Uji Kompetensi Perancang Hukum disertai kunci jawaban dan pembahasan soal. Soal HOTS dan bentuk pilihan ganda A-E
Soal 1
Sebuah dinas daerah hendak merumuskan ketentuan tentang sanksi administratif bagi pelaku usaha yang menolak inspeksi sanitasi. Draf pasal yang diajukan tim teknis berbunyi:
“Setiap pelaku usaha yang menghalangi atau menolak pemeriksaan petugas akan dikenai sanksi berupa denda administratif sesuai ketentuan perundang-undangan.”
Dalam tinjauan redaksi dan operasionalisasi norma, manakah masalah utama pada rumusan pasal di atas dan pilihan perbaikan yang paling tepat untuk menjamin kepastian hukum dan efektifitas penegakan?
A. Masalah utama adalah frasa “sesuai ketentuan perundang-undangan” yang bersifat generik; perbaikannya dengan memasukkan besaran denda spesifik di tingkat peraturan yang sama untuk menghindari multitafsir.
B. Masalah utama adalah penggunaan istilah “menghalangi atau menolak” yang multitafsir; perbaikannya dengan merumuskan definisi operasional untuk tiap terminologi dan mekanisme pembuktian serta rentang sanksi dan prosedur banding.
C. Masalah utama adalah tidak disebutkan siapa petugasnya; perbaikannya adalah menambahkan frasa “petugas berwenang” tanpa perlu mendefinisikannya lebih jauh.
D. Masalah utama adalah tidak adanya ancaman pidana; perbaikannya adalah menambahkan ancaman pidana agar sanksi lebih menakutkan sehingga kepatuhan meningkat.
E. Masalah utama adalah pasal terlalu singkat; perbaikannya adalah menambah konsideran panjang yang menjelaskan tujuan, sehingga pasal batang tubuh bisa tetap ringkas.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Rumusan pasal bermasalah karena mengandung istilah yang multitafsir (“menghalangi atau menolak”) dan mengacu pada frasa umum (“sesuai ketentuan perundang-undangan”) yang membuat norma sulit dioperasionalkan. Solusi terbaik bukan sekadar menetapkan angka denda (A) atau menambah kata “petugas berwenang” tanpa kepastian (C), karena masalahnya lebih mendasar: ketidakjelasan pengertian dan tata cara pembuktian serta mekanisme sanksi. Jawaban B tepat karena (1) mendefinisikan istilah operasional mengurangi multitafsir; (2) menetapkan rentang sanksi atau aturan delegasi yang jelas menjaga hierarki norma; (3) mengatur mekanisme administrasi, pembuktian, dan hak banding memastikan prinsip due process. Menambah pidana (D) tidak selalu proporsional dan memerlukan kajian dampak; mempertebal konsideran (E) tidak menyelesaikan masalah operasional norma.
Soal 2
Pemerintah provinsi X memiliki Perda A yang mengatur tentang “Izin Mendirikan Usaha” dan Perda B yang menargetkan “Perlindungan Konsumen” di sektor usaha mikro. Dalam praktik ditemukan ketentuan Perda A yang mewajibkan verifikasi dokumen KTP di kantor kecamatan sebelum izin diterbitkan, sementara Perda B mengatur bahwa pelaku usaha mikro cukup mendaftar secara daring dan cukup menunjukkan identitas saat inspeksi lapangan. Akibatnya, pelaku usaha mikro mengeluhkan duplikasi kewajiban dan beban administratif yang bertentangan.
Skenario harmonisasi yang paling tepat dilakukan oleh tim perancang hukum untuk menyelesaikan konflik norma tersebut adalah:
A. Menyarankan pembatalan Perda B karena Perda A lebih spesifik terhadap prosedur izin sehingga harus mengesampingkan Perda B.
B. Merekomendasikan revisi teknis terhadap Perda A agar mengakomodasi mekanisme pendaftaran daring Perda B, sambil menambahkan klausul sinkronisasi temporal untuk transisi.
C. Memutuskan bahwa kedua perda tidak dapat disinkronkan sehingga tim menyarankan kewenangan diserahkan ke pemerintah pusat untuk mengharmonisasinya.
D. Mengusulkan pembentukan peraturan pelaksana (peraturan gubernur) yang menegaskan bahwa Perda A dan Perda B berlaku secara terpisah tanpa perubahan substansi.
E. Menyarankan penghapusan seluruh ketentuan pendaftaran di kedua perda dan mengganti dengan pedoman teknis non-regulatif agar lebih fleksibel.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Harmonisasi ideal mempertahankan tujuan kedua peraturan (pengaturan izin dan perlindungan konsumen) sambil menghilangkan duplikasi administratif. Menyatakan salah satu perda dibatalkan (A) bukan pendekatan harmonisasi yang rasional karena melibatkan proses hukum yang rumit dan berisiko menghilangkan perlindungan konsumen. Delegasi ke pusat (C) tidak efektif jika kewenangan daerah sahih. Mengeluarkan peraturan pelaksana tanpa revisi (D) dapat menimbulkan kebingungan hukum. Menghapus kewajiban regulatif dan mengganti dengan pedoman (E) mengurangi kepastian hukum. Jawaban B paling tepat: revisi teknis Perda A untuk menerima mekanisme daring (mis. verifikasi elektronik, masa transisi, pengecualian) menjaga konsistensi tujuan, efisiensi, dan kepastian hukum.
Soal 3
Sebuah rencana peraturan daerah akan mewajibkan semua warung makan di wilayah Y memasang alat pemrosesan sampah komersial dengan biaya pemasangan Rp 10 juta per unit. Tim RIA harus mengevaluasi apakah kebijakan tersebut efektif dan proporsional. Dari data awal diperoleh: 80% warung memiliki omzet bulanan rata-rata Rp 15 juta; biaya operasional tambahan per bulan akibat alat tersebut diperkirakan Rp 500 ribu; terdapat alternatif kebijakan berupa program insentif pengumpulan sampah kolektif yang diperkirakan biaya pemerintah Rp 2 miliar/tahun memberikan cakupan 70% warung.
Berdasarkan prinsip cost-benefit dan proporsionalitas, rekomendasi kebijakan yang paling terpadu adalah:
A. Mewajibkan pemasangan alat bagi semua warung karena biaya jangka panjang akan ditutup oleh pengurangan limbah dan memberikan manfaat lingkungan yang luas.
B. Menetapkan kewajiban hanya untuk warung dengan omzet di atas ambang tertentu sehingga tidak membebani UMKM kecil, sambil menyediakan subsidi bertahap untuk yang tidak memenuhi ambang.
C. Membatalkan kewajiban teknis dan memilih opsi insentif kolektif (program pemerintah) karena cakupan 70% lebih baik daripada membebani 100% dengan biaya tinggi.
D. Mewajibkan pemasangan tetapi memberikan kredit lunak untuk pembayaran; subsidi tidak perlu karena mekanisme kredit akan menyelesaikan masalah biaya.
E. Menetapkan pembebanan biaya penuh kepada pelaku usaha dan pembuatan standard teknis minimal tanpa subsidi karena prinsip “pembayar polusi adalah pelaku usaha”.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Analisis RIA harus menimbang efektivitas, beban biaya terhadap pelaku (terutama UMKM), alternatif yang efisien, serta implikasi distribusi biaya. Opsi A mengabaikan beban awal yang besar pada mayoritas warung—berisiko menimbulkan penutupan usaha. Opsi C (mengandalkan program pemerintah) mungkin efisien tetapi meninggalkan 30% yang tak terjangkau; juga beban anggaran Rp 2 miliar perlu dievaluasi lebih jauh. Opsi D bergantung pada akses kredit yang tidak merata dan dapat mendorong utang bagi UMKM. Opsi E bersikap keras tanpa mempertimbangkan proporsionalitas. Opsi B adalah pendekatan terintegrasi: membidik kewajiban pada usaha dengan kapasitas finansial (mengurangi risiko beban sosial), sambil menyediakan subsidi atau mekanisme pembiayaan untuk pelaku kecil—strategi ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas, distribusi biaya yang adil, dan kemungkinan pencapaian tujuan lingkungan.
Soal 4
Dalam menyusun Naskah Akademik untuk rancangan perda tentang penggunaan ruang publik, tim perancang menemukan argumen yuridis: (i) adanya kewenangan daerah berdasarkan undang-undang; (ii) kebutuhan hak-hak warga untuk kebebasan berkumpul; dan (iii) kebutuhan untuk mencegah gangguan ketertiban umum. Seorang anggota tim mengusulkan agar Naskah Akademik menekankan aspek “ketertiban umum” sebagai dasar utama pembatasan ruang publik, sementara anggota lain berpendapat agar fokus pada penguatan hak warga dan pembentukan mekanisme izin yang proporsional.
Pendekatan analitis dalam Naskah Akademik yang paling kuat, dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis, adalah:
A. Menekankan ketertiban umum sebagai norma dominan karena penyusunan aturan publik harus mengutamakan kepentingan kolektif dibanding kebebasan individu.
B. Menekankan hak warga sebagai asas utama dan memformulasikan pembatasan hanya sebagai pengecualian yang ketat untuk kasus-kasus yang benar-benar mengancam keselamatan.
C. Menggabungkan keduanya dengan kerangka proporsionalitas: mengakui hak berkumpul sebagai prinsip dasar, tetapi menguraikan kondisi, kriteria, dan prosedur pembatasan yang berbasis bukti dan evaluasi sosiologis.
D. Menghindari pembahasan normatif dan fokus pada teknis izin administrasi agar Naskah tetap netral dan mudah diimplementasikan.
E. Mengusulkan formulasi yang mengedepankan kepentingan ekonomi lokal (pariwisata dan bisnis) sebagai dasar utama pembatasan penggunaan ruang publik.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Naskah Akademik yang kuat harus mengintegrasikan ketiga dimensi: filosofis (prinsip hak dan nilai), yuridis (kewenangan dan batasan hukum), dan sosiologis (dampak sosial). Pilihan A atau B ekstrem karena menempatkan salah satu nilai di atas lainnya tanpa mekanisme penyelarasan. Pilihan D mengabaikan landasan normatif yang penting untuk legitimasi aturan; pilihan E memprioritaskan kepentingan ekonomi yang sempit. Jawaban C tepat karena kerangka proporsionalitas memungkinkan pembelaan hak dasar (kebebasan berkumpul) sambil menyediakan alat regulatif untuk menangani ancaman nyata terhadap ketertiban umum; Naskah harus memuat kriteria pembatasan, mekanisme pembuktian, prosedur perizinan, jangka waktu pembatasan, serta evaluasi dampak sosial dan ketentuan remedial.
Soal 5
Sebuah rancangan peraturan provinsi tentang tata kelola reklamasi pantai mengalami kritik tajam: pasal tentang sanksi administratif tidak mencantumkan mekanisme evaluasi lingkungan yang harus dilakukan sebelum denda diterapkan; pasal tentang partisipasi masyarakat hanya berupa kalimat normatif tanpa prosedur; dan terdapat rujukan silang ke Perda lama yang telah dicabut. Anda sebagai perancang hukum diminta menyiapkan draft revisi singkat.
Manakah paket revisi yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas rancangan tersebut sambil menjaga kesinambungan hukum?
A. Tambahkan klausul evaluasi lingkungan sebagai syarat formal tanpa mengubah struktur sanksi; tambahkan pasal partisipasi yang memuat forum konsultasi tahunan; biarkan rujukan silang tetap sebagai catatan transisi.
B. Hapus semua sanksi administratif agar fokus pada kepatuhan sukarela; tambahkan mekanisme partisipasi yang mengikat; perintahkan penggantian semua rujukan silang dengan “peraturan yang berlaku”.
C. Perjelas bahwa sanksi administratif hanya dapat diberlakukan setelah hasil Amdal (atau UKL/UPL) dinyatakan tidak memenuhi standar; kembangkan pasal partisipasi masyarakat yang mengatur prosedur, tahapan, dan dokumentasi; dan perbaiki rujukan silang dengan mengacu ke peraturan pengganti yang jelas atau menghapus rujukan yang tidak relevan.
D. Tetap pertahankan sanksi administratif dan tambahkan kewenangan luas kepada kepala dinas untuk menilai kelayakan tanpa perlu Amdal; buat partisipasi bersifat opsional; tandai rujukan silang sebagai “untuk pedoman saja”.
E. Alihkan seluruh pengaturan teknis (evaluasi lingkungan dan partisipasi) ke peraturan gubernur sehingga Perda hanya memuat prinsip umum dan sanksi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Perbaikan kualitas peraturan harus memperkuat kepastian hukum, prosedur, dan konsistensi hierarki norma. Opsi A menambahkan beberapa elemen tetapi bersifat parsial dan membiarkan rujukan silang yang tidak jelas—tidak memadai. Opsi B menghilangkan sanksi yang diperlukan untuk penegakan. Opsi D memberi wewenang terlalu luas tanpa prosedur yang transparan, berisiko penyalahgunaan. Opsi E mungkin sah untuk pembagian tugas, tetapi memindahkan seluruh teknis ke peraturan pelaksana melemahkan kepastian pada tingkat perda dan dapat menimbulkan keterlambatan pelaksanaan. Opsi C adalah pendekatan paling terpadu: mensyaratkan Amdal/UKL-UPL sebagai prasyarat penerapan sanksi (menghormati asas legalitas dan kaidah lingkungan), menyusun mekanisme partisipasi yang operasional (tahapan konsultasi, dokumentasi, hak banding), serta memperbaiki rujukan silang agar mengacu pada peraturan yang masih berlaku—semua langkah tersebut meningkatkan legalitas, legitimasi publik, dan efektivitas pelaksanaan.
Soal 6
Dalam penyusunan rancangan peraturan mengenai “Standar Pelayanan Informasi Publik”, terdapat pasal yang berbunyi:
“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan informasi diatur oleh Kepala Dinas melalui Keputusan Kepala Dinas.”
Namun, beberapa anggota tim menilai bahwa delegasi tersebut dapat menimbulkan masalah karena berpotensi mengubah substansi hak masyarakat. Tim perancang perlu menentukan langkah revisi yang paling sesuai dengan asas delegatus non potest delegare dan asas legalitas.
Manakah opsi perbaikan yang paling tepat?
A. Menghapus delegasi tersebut dan memasukkan seluruh tata cara permohonan ke dalam peraturan yang sama.
B. Mengalihkan delegasi dari Kepala Dinas ke Gubernur untuk memperkuat legitimasi prosedur.
C. Merumuskan batasan jelas mengenai aspek teknis yang dapat didelegasikan, sementara substansi hak pemohon tetap diatur di tingkat peraturan utama.
D. Menambah klausul bahwa keputusan Kepala Dinas harus disetujui DPRD sebelum berlaku.
E. Mempertahankan delegasi apa adanya karena tata cara termasuk aspek teknis yang seharusnya fleksibel.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Asas delegatus non potest delegare membatasi kewenangan untuk menurunkan delegasi lebih lanjut jika berpotensi mengubah substansi hak. Opsi A dapat membuat peraturan terlalu gemuk; opsi B tidak menjamin kejelasan batasan; opsi D tidak sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan; opsi E berbahaya karena tanpa batasan dapat menimbulkan penyimpangan. Opsi C paling tepat karena menjaga hak/substansi tetap diatur pada tingkat peraturan, sementara aspek teknis dapat didelegasikan dengan batasan jelas.
Soal 7
Dalam proses harmonisasi rancangan peraturan mengenai pengelolaan parkir daerah, ditemukan bahwa Perda yang sedang disusun mengatur tarif khusus bagi tamu hotel, sementara Perda mengenai pajak daerah mengatur bahwa pemberian tarif khusus tidak diperbolehkan karena dianggap mengurangi potensi penerimaan. Dua perda tersebut berada pada tingkat hierarki yang sama dan diterapkan oleh OPD yang berbeda.
Langkah harmonisasi yang paling tepat untuk menghindari konflik norma adalah:
A. Menyatakan bahwa perda pengelolaan parkir tidak berlaku untuk area hotel.
B. Mengakomodasi tarif khusus sebagai pengecualian dengan menyertakan syarat administratif tambahan.
C. Melakukan harmonisasi horizontal dengan memodifikasi ketentuan tarif khusus sehingga sejalan dengan Perda pajak daerah, atau menghapus ketentuan tarif khusus jika tidak dapat diselaraskan.
D. Mengusulkan Peraturan Gubernur sebagai aturan yang mengikat kedua perda tanpa revisi.
E. Mengusulkan agar perda pajak daerah dihapuskan karena dianggap menghambat fleksibilitas ekonomi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Karena kedua perda setingkat, konflik norma harus diselesaikan melalui harmonisasi horizontal. Opsi A dan B tidak menyelesaikan pertentangan substantif; opsi D tidak sah karena peraturan yang lebih rendah tidak dapat mengoreksi peraturan setingkat lebih tinggi; opsi E tidak proporsional. Opsi C adalah pendekatan paling benar: apabila ketentuan tarif khusus bertentangan, norma tersebut harus diselaraskan atau dihapus demi konsistensi regulatif.
Soal 8
Tim penyusun Naskah Akademik untuk rancangan peraturan tentang pengawasan media digital menghadapi dilema: data menunjukkan bahwa 65% konten bermasalah berasal dari akun anonim, tetapi pembatasan terhadap anonimitas dapat melanggar hak atas privasi. Selain itu, survei sosiologis menunjukkan bahwa masyarakat lebih menginginkan literasi digital daripada pembatasan ketat.
Pendekatan yang paling tepat untuk dituangkan dalam Naskah Akademik adalah:
A. Menghapus anonimitas secara penuh demi mengurangi penyebaran konten bermasalah.
B. Memperbolehkan anonimitas penuh dan menghapus segala bentuk pengawasan demi menjaga privasi.
C. Merumuskan pendekatan berlapis: mempertahankan anonimitas, tetapi mewajibkan platform memiliki mekanisme verifikasi internal, audit konten, serta kewajiban pelaporan berkala.
D. Mengalihkan seluruh pengawasan ke aparat penegak hukum dengan prosedur penyidikan khusus.
E. Mengusulkan pembentukan badan baru untuk mengawasi semua akun media sosial secara langsung.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Pendekatan C sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan integrasi analisis sosiologis-yuridis. Hak privasi tetap dihormati, namun ada mekanisme tanggung jawab yang realistis melalui platform. Opsi A dan B ekstrem, opsi D meningkatkan potensi pelanggaran hak, dan opsi E tidak efisien serta berisiko tumpang tindih kewenangan.
Soal 9
Dalam revisi peraturan mengenai retribusi pasar, terdapat rumusan:
“Setiap pedagang wajib menjaga kebersihan lapak masing-masing dan tidak boleh menimbulkan kerugian dalam bentuk apa pun.”
Dari sudut pandang bahasa hukum, apakah masalah utama rumusan tersebut dan perbaikan yang paling tepat?
A. Ketidakjelasan subjek; perbaikannya adalah menambahkan definisi “pedagang”.
B. Ketidakjelasan objek kerugian; perbaikannya adalah merinci bentuk kerugian secara limitatif.
C. Ketidakjelasan frasa “dalam bentuk apa pun”; perbaikannya adalah menyusun ketentuan spesifik yang dapat diukur, misalnya kerusakan fasilitas atau mengganggu pedagang lain.
D. Ketidakjelasan kewajiban kebersihan; perbaikannya adalah membuat SOP yang diatur di peraturan terpisah.
E. Tidak ada masalah karena larangan umum sudah cukup dalam hukum administrasi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Rumusan “kerugian dalam bentuk apa pun” bersifat terbuka dan multitafsir. Norma menjadi tidak operasional dan berpotensi disalahgunakan. Perbaikan yang tepat adalah membuat batasan konkret dan terukur. Opsi B terlalu limitatif; opsi A tidak menyentuh masalah inti; opsi D hanya memindahkan masalah ke aturan lain; opsi E keliru karena norma administratif wajib jelas.
Soal 10
Setelah evaluasi penerapan Perda tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga, diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat hanya 35%. Analisis menemukan: (i) ketentuan sanksi terlalu berat untuk pelanggaran ringan; (ii) tidak ada mekanisme insentif bagi warga yang patuh; (iii) sosialisasi minim sehingga banyak warga tidak paham kewajiban mereka. Tim perancang harus memberikan rekomendasi revisi yang komprehensif.
Manakah rekomendasi paling tepat dari perspektif evaluasi regulasi?
A. Menghapus semua sanksi dan menggantinya dengan insentif penuh.
B. Memperberat sanksi agar masyarakat lebih disiplin.
C. Mengatur ulang klasifikasi pelanggaran, menyesuaikan sanksi dengan tingkat pelanggaran, menambahkan insentif kepatuhan, dan memperkuat mekanisme sosialisasi sebagai kewajiban pemerintah daerah.
D. Menyederhanakan Perda dengan menghapus seluruh ketentuan sanksi dan insentif.
E. Mengalihkan seluruh pengelolaan limbah ke pihak swasta agar lebih efisien.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Evaluasi menunjukkan masalah bersifat sistemik, sehingga perbaikan harus mencakup sanksi, insentif, dan sosialisasi. Opsi A dan B ekstrem; opsi D menghilangkan fungsi regulatif; opsi E tidak menjawab masalah dasar. Opsi C adalah reformasi yang paling tepat, proporsional, dan sesuai prinsip efektivitas regulasi.
Soal 11
Sebuah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketertiban Umum memuat pasal yang melarang kegiatan usaha malam hari setelah pukul 22.00. Namun, dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa kawasan tertentu—termasuk wilayah dalam raperda tersebut—ditetapkan sebagai “Zona Ekonomi Malam” yang justru harus beroperasi hingga pukul 02.00 untuk mendukung sektor pariwisata. DPRD berpendapat bahwa daerah memiliki otonomi untuk mengatur ketertiban tanpa harus mengikuti PP secara ketat.
Dari perspektif asas hierarki dan legalitas, tindakan perancang hukum yang paling tepat adalah:
A. Mempertahankan larangan operasi malam karena otonomi daerah memberikan kewenangan penuh.
B. Menghapus seluruh pengaturan jam operasional dan menyerahkannya kepada peraturan gubernur.
C. Menyesuaikan ketentuan raperda agar sejalan dengan PP, karena perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
D. Menetapkan jam operasional baru yang merupakan kompromi, tanpa harus mengikuti PP.
E. Meminta pemerintah pusat mencabut PP, agar raperda dapat diberlakukan.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Perda tidak boleh bertentangan dengan PP karena berada pada tingkat hierarki yang lebih rendah. Otonomi daerah tetap tunduk pada batasan dari pemerintah pusat. Opsi C adalah harmonisasi yang benar. Kompromi sepihak tanpa dasar hukum (D) tidak dapat mengesampingkan hierarki. Opsi A dan E tidak sesuai dengan asas legalitas.
Soal 12
Tim perumus Naskah Akademik untuk Raperda Kesehatan Lingkungan menemukan data bahwa tingkat pencemaran udara 60% disebabkan oleh kendaraan bermotor, namun survei publik menunjukkan bahwa 78% warga lebih menolak pembatasan kendaraan pribadi dibandingkan pembatasan industri. Sementara itu, analisis kesehatan memperkirakan kerugian ekonomi tahunan akibat polusi mencapai Rp 4 triliun.
Pendekatan paling tepat untuk dituangkan dalam Naskah Akademik adalah:
A. Mengutamakan keinginan publik dengan fokus pada pembatasan industri saja.
B. Mengutamakan efisiensi dengan menetapkan pembatasan kendaraan secara langsung tanpa mempertimbangkan resistensi masyarakat.
C. Menyelaraskan seluruh temuan dengan pendekatan evidence-based policy: mengusulkan pembatasan kendaraan bertahap, edukasi publik, insentif transportasi umum, dan regulasi industri secara proporsional.
D. Menghapus bagian analisis publik karena tidak relevan dengan data kesehatan.
E. Mengalihkan tanggung jawab pengurangan emisi kepada sektor swasta sepenuhnya.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Naskah Akademik harus menggabungkan aspek yuridis, sosiologis, dan empiris. Opsi C mengakomodasi fakta ilmiah (kontribusi kendaraan), resistensi publik, serta langkah mitigasi yang proporsional. Opsi A dan B hanya berpihak pada satu sisi. Opsi D mengabaikan analisis sosiologis. Opsi E tidak tepat karena tanggung jawab pengendalian polusi adalah tugas bersama.
Soal 13
Sebuah raperda memuat ketentuan:
“Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha yang berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.”
Perancang hukum melihat rumusan ini terlalu kabur dan tidak operasional. Perbaikan paling tepat adalah:
A. Menentukan bentuk penghargaan secara limitatif dalam batang tubuh.
B. Menghapus pasal tersebut karena penghargaan bukan bagian penting regulasi.
C. Menyusun kriteria objektif partisipasi aktif, prosedur pemberian penghargaan, dan mekanisme evaluasi dalam peraturan pelaksana, dengan menjaga norma pokok tetap dalam perda.
D. Mengalihkan kewenangan pemberian penghargaan ke camat.
E. Mengubah frasa “dapat” menjadi “wajib”.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Rumusan multitafsir perlu diperjelas melalui kriteria objektif dan mekanisme prosedural. Opsi C tepat karena menjaga norma di perda dan detail teknis di aturan pelaksana. Opsi A terlalu rigid, B menghilangkan kebijakan penting, D tidak menyelesaikan persoalan normatif, E mengubah sifat pasal secara drastis.
Soal 14
Rencana peraturan tentang pungutan parkir progresif menunjukkan bahwa 40% masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kendaraan motor tunggal dan khawatir akan kenaikan biaya parkir. Namun analisis makro menunjukkan bahwa pungutan progresif dapat menurunkan kemacetan hingga 20% dan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp 80 miliar per tahun.
Rekomendasi paling tepat berdasarkan prinsip keadilan distribusi dan efektivitas kebijakan adalah:
A. Memberlakukan tarif progresif tanpa pengecualian.
B. Memberlakukan tarif progresif hanya untuk kendaraan roda empat dan lebih, sambil memberikan tarif tetap bagi pemilik motor tunggal.
C. Menghapus rencana pungutan karena menambah beban masyarakat.
D. Menerapkan tarif sama rata untuk semua jenis kendaraan.
E. Mengalihkan kebijakan untuk meningkatkan PAD melalui sektor berbeda.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Tarif progresif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Opsi B menjaga dampak kemacetan (karena mobil memberi kontribusi lebih besar) sekaligus melindungi kelompok berpenghasilan rendah. Opsi A dan C ekstrem, D tidak efektif, E tidak berbasis evidence.
Soal 15
Evaluasi terhadap Perda tentang Perizinan Usaha Mikro menunjukkan:
• 55% permohonan izin tertunda karena tidak ada batas waktu pemrosesan;
• 40% pemohon tidak mengetahui prosedur;
• 25% petugas membuat persyaratan tambahan yang tidak tercantum dalam perda.
Rekomendasi revisi yang paling tepat adalah:
A. Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada petugas untuk menilai kelayakan tanpa batas waktu.
B. Menambahkan batas waktu layanan, menyusun SOP wajib, melarang persyaratan tambahan, dan mewajibkan publikasi prosedur di website dan papan informasi publik.
C. Menghapus seluruh prosedur izin agar UMKM lebih fleksibel.
D. Memusatkan seluruh kewenangan ke pemerintah pusat.
E. Menaikkan biaya izin agar proses lebih diutamakan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Masalah utama adalah ketidakjelasan prosedur, tidak adanya batas waktu, dan munculnya persyaratan liar (wild requirements). Opsi B memperbaiki seluruh titik krusial melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Opsi lain tidak efektif atau justru memperburuk keadaan.
Soal 16
Dalam rangka mendukung percepatan investasi, sebuah kementerian menyusun Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang bertujuan menyederhanakan perizinan teknis di sektor industri tertentu. Namun, dalam proses harmonisasi, ditemukan bahwa beberapa pasal dalam RPM tersebut menggunakan istilah “Izin Operasional Terpadu” yang sebenarnya tidak dikenal dalam peraturan induk setingkat Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan baru kepada pejabat daerah yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang.
Sebagai perancang hukum, tindakan paling tepat untuk memastikan RPM ini memenuhi asas kesesuaian hierarki dan tidak melampaui kewenangan adalah…
A. Menghapus istilah baru dan menggantinya dengan istilah umum yang sering digunakan di sektor industri
B. Mempertahankan ketentuan RPM karena inovasi istilah dan delegasi kewenangan penting untuk percepatan investasi
C. Membahas kembali dengan kementerian pengusul agar istilah dan kewenangan yang baru tersebut diselaraskan dengan peraturan yang lebih tinggi
D. Melanjutkan harmonisasi tanpa perubahan karena RPM hanya bersifat pelaksanaan teknis
E. Meminta persetujuan pejabat eselon I agar istilah dan kewenangan baru tersebut tetap dicantumkan
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Harmonisasi mengharuskan peraturan menteri tidak bertentangan dengan UU maupun PP. Istilah yang tidak dikenal dalam regulasi superior dan pemberian kewenangan baru melampaui delegasi merupakan pelanggaran asas kesesuaian hierarki. Solusi tepat adalah membahas ulang dengan kementerian pengusul agar menyesuaikan norma, bukan sekadar mengganti istilah atau mempertahankan inovasi tanpa dasar hukum. Oleh karena itu opsi C paling tepat.
Soal 17
Sebuah rancangan peraturan pemerintah memuat ketentuan sebagai berikut:
“Setiap pelaku usaha harus berupaya sebaik mungkin untuk menjaga mutu produk agar sesuai dengan standar teknis yang dianggap layak oleh instansi terkait.”
Sebagai perancang hukum yang diminta memberikan koreksi redaksional, langkah paling tepat untuk memastikan norma ini memenuhi asas kejelasan rumusan adalah…
A. Mengganti frasa “berupaya sebaik mungkin” dengan indikator kuantitatif yang wajib dipenuhi
B. Menghapus ketentuan tersebut karena norma bersifat terlalu umum dan tidak dapat diukur
C. Mengubah frasa multitafsir tersebut menjadi kewajiban yang dapat diverifikasi secara objektif
D. Menambahkan lampiran standar teknis untuk memperjelas frasa yang samar
E. Mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada peraturan menteri untuk detail teknisnya
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Masalah utama pada norma adalah adanya frasa subjektif yang multitafsir (“sebaik mungkin”, “dianggap layak”). Asas kejelasan rumusan mensyaratkan norma harus operasional, terukur, dan dapat diverifikasi. Opsi C secara langsung menegaskan bahwa redaksi harus diubah menjadi bentuk kewajiban objektif, bukan sekadar menambah lampiran atau mendelegasikan masalah redaksi.
Soal 18
Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Data Publik, tim perumus hanya menonjolkan aspek urgensi digitalisasi dan peluang ekonomi data. Namun mereka tidak memasukkan analisis mengenai potensi pelanggaran privasi masyarakat, risiko penyalahgunaan data, serta ketidaksiapan infrastruktur keamanan data pemerintah. Dari perspektif metodologi penyusunan Naskah Akademik, kelemahan paling signifikan dari dokumen tersebut adalah…
A. Analisis filosofis yang tidak mencantumkan nilai-nilai Pancasila
B. Analisis yuridis yang kurang merinci peraturan sektoral
C. Analisis sosiologis yang tidak memasukkan risiko, kebutuhan, dan dampak sosial secara komprehensif
D. Landasan konseptual yang terlalu menonjolkan manfaat ekonomi
E. Tidak adanya perbandingan internasional mengenai pengelolaan data
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Aspek yang hilang dalam studi tersebut adalah analisis dampak sosial, risiko privasi, kesiapan masyarakat, serta dampak keamanan data. Semua ini merupakan bagian inti dari analisis sosiologis dalam Naskah Akademik. Meski aspek yuridis dan filosofis juga penting, masalah utama yang tampak jelas adalah kelalaian dalam mengkaji dampak sosial-risiko, sehingga opsi C paling tepat.
Soal 19
Perhatikan ketentuan berikut:
“Pejabat berwenang dapat menetapkan sanksi administratif apabila pelaku usaha mungkin melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.”
Ketentuan tersebut dinilai bermasalah karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Perbaikan yang paling sesuai dengan prinsip kepastian hukum adalah…
A. Mengubah kata “dapat” menjadi “wajib” dan menghilangkan frasa “mungkin melakukan”
B. Menghapus seluruh ketentuan karena berpotensi multitafsir
C. Menambahkan penjelasan bahwa pejabat harus mempertimbangkan asas proporsionalitas
D. Mengganti frasa multitafsir dengan rumusan tindakan konkret berbasis bukti pelanggaran
E. Membiarkan ketentuan tetap karena sifat fleksibilitas penting dalam penegakan hukum
Jawaban benar: D
Pembahasan:
Masalah utama adalah adanya frasa “mungkin melakukan” yang tidak berbasis bukti serta memberi ruang subjektivitas. Perbaikan yang paling tepat adalah mengubah redaksi menjadi berbasis tindakan atau bukti pelanggaran, sehingga memberikan kepastian hukum. Opsi D secara langsung memperbaiki kualitas norma tanpa mengarahkan ke kewajiban absolut atau penghapusan total.
Soal 20
Dalam evaluasi terhadap sebuah Peraturan Menteri, ditemukan bahwa peraturan tersebut telah menimbulkan beban administratif tinggi bagi pelaku usaha, tidak sejalan dengan peraturan baru yang lebih sederhana, dan menyebabkan tumpang tindih dengan kewenangan lembaga lain. Dari perspektif siklus pembentukan regulasi, rekomendasi yang paling tepat adalah…
A. Membiarkan peraturan tetap berlaku selama belum dicabut
B. Melakukan peninjauan terbatas pada pasal-pasal yang menimbulkan beban administratif
C. Mengusulkan pencabutan total peraturan karena kehilangan relevansi dan bertentangan dengan kebijakan baru
D. Mengubah beberapa pasal melalui peraturan menteri lain tanpa mengevaluasi keseluruhan
E. Menerbitkan surat edaran sebagai solusi jangka pendek
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Peraturan telah outdated, bertentangan dengan kebijakan baru, dan tumpang tindih kewenangan. Dalam siklus regulasi, kondisi ini merupakan indikasi kuat bahwa peraturan layak dicabut dan diganti dengan regulasi baru yang relevan. Opsi C paling tepat dan konsisten dengan prinsip regulatory review.
Siap meningkatkan peluang lolos Uji Kompetensi Perancang Hukum?
Jangan hanya mengandalkan latihan seadanya. Kuasai pola soal, strategi menjawab, serta pembahasan mendalam melalui Paket Soal Eksklusif di ujikom.id.
Dengan materi yang tersusun rapi, pembahasan premium, dan simulasi mendekati ujian asli, Anda bisa belajar lebih fokus dan terarah.
👉 Dapatkan paket soal terbaik sekarang di ujikom.id dan mulai langkah pasti menuju kelulusan!
