Dalam setiap penyelenggaraan pemilu, Penata Kelola Pemilu memegang peran penting dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai asas kepemiluan. Tugas mereka bukan hanya sekadar mengelola administrasi, tetapi juga menata alur kerja, memastikan integritas data, mengoordinasikan berbagai tahapan, serta merespons dinamika lapangan yang sering kali berubah cepat. Oleh karena itu, uji kompetensi menjadi instrumen krusial untuk menilai apakah seorang calon Penata Kelola Pemilu memiliki kapasitas analitis, pemahaman regulatif, serta ketajaman berpikir yang dibutuhkan dalam situasi nyata.
Untuk membantu para peserta mempersiapkan diri secara lebih matang, artikel ini menyajikan himpunan soal uji kompetensi Penata Kelola Pemilu lengkap dengan pembahasan yang dirancang berbasis konteks kerja lapangan. Setiap soal dirumuskan dengan pendekatan HOTS, sehingga tidak hanya menguji hafalan, tetapi juga kemampuan menafsirkan peraturan, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan berbasis data. Dengan memahami pola soal dan logika pembahasannya, diharapkan pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih jernih tentang standar kompetensi yang diharapkan, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan dalam ujian sebenarnya.
Kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilu
Berikut kisi-kisi Soal Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilu, disusun dalam bentuk poin-poin dengan penjelasan singkat setiap poin :
1. Pemahaman Regulasi Kepemiluan
Menilai sejauh mana peserta memahami dasar hukum pemilu, termasuk UU Pemilu, peraturan KPU/Bawaslu, serta ketentuan teknis penyelenggaraan pemilu. Fokus pada interpretasi pasal, penerapan aturan di lapangan, dan konsistensi prosedur.
2. Tata Kelola Administrasi Kepemiluan
Mengukur kemampuan peserta dalam menyusun, mengarsipkan, dan mengelola dokumen pemilu, seperti DPT, formulir hasil perhitungan suara, dokumen logistik, dan administrasi tahapan. Termasuk ketelitian, akurasi, dan kepatuhan terhadap standar.
3. Manajemen Logistik Pemilu
Menilai kemampuan dalam merencanakan kebutuhan logistik, pendistribusian, pengamanan, pengawasan, hingga penarikan kembali logistik pemilu. Poin ini sering menuntut penalaran terkait rantai pasok dan mitigasi risiko keterlambatan.
4. Pemanfaatan Sistem Informasi Kepemiluan
Fokus pada keterampilan menggunakan aplikasi atau sistem informasi pemilu—misalnya Sidalih, Sirekap, Silon—termasuk validasi data, input data, troubleshooting dasar, dan interpretasi keluaran sistem.
5. Koordinasi dan Komunikasi Lintas Unit
Mengukur kemampuan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan: PPS, PPK, KPPS, KPU kabupaten/kota, serta instansi pendukung. Menilai kesiapan berkoordinasi, merespons masalah, dan menyampaikan informasi teknis secara jelas.
6. Penyelesaian Masalah Lapangan (Problem Solving)
Menilai kemampuan peserta menghadapi situasi tak terduga seperti perbedaan data pemilih, logistik tertukar, laporan pelanggaran, ataupun gangguan proses rekapitulasi. Soal biasanya menuntut analisis sebab-akibat dan skenario penyelesaian.
7. Etika Penyelenggara Pemilu dan Integritas
Menilai pemahaman peserta terhadap prinsip netralitas, independensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam bekerja. Termasuk pengenalan potensi konflik kepentingan dan cara mencegah pelanggaran etik.
8. Analisis Data Kepemiluan
Mengukur kemampuan membaca, mengevaluasi, dan menafsirkan data hasil pemilu, data pemilih, atau laporan tahapan. Soal dapat berupa interpretasi tabel, tren, atau konsistensi angka.
9. Perencanaan Tahapan Pemilu
Fokus pada kemampuan menyusun timeline kegiatan, pembagian tugas, analisis risiko tahapan, dan sinkronisasi dengan jadwal nasional KPU. Menilai ketepatan logika dan pemahaman keterkaitan antar-tahapan.
10. Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu
Menilai kemampuan mengidentifikasi potensi hambatan seperti cuaca ekstrem, akses sulit, keterbatasan SDM, hingga ancaman keamanan. Soal menuntut kemampuan memitigasi dan menentukan langkah kontinjensi.
Contoh Soal Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilu
Berikut contoh soal HOTS untuk Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilu. Setiap soal panjang, membutuhkan analisis mendalam, lengkap dengan jawaban benar dan pembahasan.
Soal 1
Saat persiapan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menemukan adanya beberapa pemilih yang tercantum ganda di Daftar Pemilih Tetap (DPT)—beberapa nama muncul di dua kelurahan berbeda akibat perpindahan penduduk yang belum terlacak. Sementara itu, aturan KPU setempat mensyaratkan penyelesaian sanggahan/masukan paling lambat 7 hari sebelum hari H, dan ada batas waktu ketat untuk pencetakan surat suara. PPK dihadapkan pada dua opsi: (1) menunda penetapan DPT untuk menyelesaikan verifikasi tuntas namun berisiko menunda pencetakan; atau (2) menetapkan DPT sesuai jadwal dan menangani kasus ganda dengan mekanisme klarifikasi di TPS saat pemungutan suara. Sebagai Penata Kelola Pemilu yang memahami regulasi dan prinsip kepemiluan, tindakan yang paling tepat adalah…
A. Menetapkan DPT sesuai jadwal untuk menjaga sinkronisasi tahapan, lalu mengatur mekanisme klarifikasi/penanganan pada tingkat TPS, karena aturan mengutamakan kelancaran tahapan nasional.
B. Menunda penetapan DPT untuk memverifikasi ganda hingga tuntas demi akurasi data pemilih meski berdampak pada jadwal cetak surat suara.
C. Mengeluarkan DPT interim yang memuat semua nama saat ini dan menambahkan catatan khusus bagi nama ganda, sedangkan penetapan final dilakukan setelah verifikasi.
D. Mempublikasikan daftar ganda dan membuka masa sanggah tambahan selama 3 hari sebagai kompromi antara akurasi dan jadwal.
E. Mengusulkan penambahan anggaran mendesak untuk percepatan verifikasi sehingga DPT bisa ditetapkan tanpa menunda cetak surat suara.
Jawaban benar: A
Pembahasan:
Prinsip penyelenggaraan pemilu menuntut keseimbangan antara akurasi data dan kepastian tahapan (timeline). Regulasi KPU biasanya menetapkan batas minimal untuk penyelesaian sanggahan/masukan dan juga menyinkronkan tahapan seperti pencetakan surat suara. Menunda penetapan DPT berisiko melanggar jadwal nasional dan menyebabkan masalah logistik yang lebih besar (keterlambatan distribusi surat suara). Oleh karena itu pendekatan praktis dan sesuai regulasi adalah menetapkan DPT sesuai jadwal (agar tahapan tetap sinkron) dan mengaktifkan mekanisme klarifikasi serta penanganan kasus di TPS (mis. pemberian hak pilih sementara berdasarkan identitas, atau mekanisme pemberian surat suara tercetak terpisah) — asalkan mekanisme ini sesuai ketentuan dan dicatat secara resmi. Opsi B berisiko menunda banyak tahapan berikutnya; C dan D memperkenalkan dokumen yang tidak jelas status hukumnya; E terdengar bagus tetapi tidak selalu realistis karena perubahan anggaran tak bisa diimplementasikan cepat dan tidak menyelesaikan kebutuhan legal penetapan DPT.
Soal 2
Sebuah kabupaten dengan wilayah pegunungan akan menggelar pemungutan suara. Rencana logistik awal menyusun distribusi kotak suara dan surat suara melalui jalur darat, mengandalkan jadwal truk reguler yang melayani setiap kecamatan. Skenario cuaca menunjukkan kemungkinan hujan lebat selama minggu distribusi sehingga beberapa jalan kecil berpotensi terputus sementara. Anda diminta membuat rencana kontinjensi yang paling efektif untuk memastikan semua kelengkapan tiba tepat waktu pada TPS terpencil, mempertimbangkan keterbatasan anggaran dan sumber daya lokal. Pilihan yang paling realistis dan sesuai prinsip manajemen logistik pemilu adalah…
A. Menambah frekuensi truk reguler sehingga ada beberapa kali peluang pengiriman meskipun satu rute tertutup.
B. Menyusun rute alternatif yang memanfaatkan kombinasi transportasi darat dan logistik lokal (ojek/angkutan lokal), serta menyiapkan buffer stok di tiap kecamatan sebelum musim hujan.
C. Mengalihkan seluruh pengiriman ke helikopter/transportasi udara untuk memastikan ketepatan waktu meskipun biaya tinggi.
D. Mencetak dan menyimpan surat suara cadangan di kantor kecamatan terdekat saja untuk mengurangi kebutuhan distribusi ke tiap TPS.
E. Menunda distribusi sampai cuaca membaik agar semua pengiriman dapat dilakukan aman dan tanpa kerusakan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Rencana kontinjensi efektif harus menggabungkan mitigasi risiko, penggunaan sumber daya lokal, dan buffer stok, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Opsi B melakukan itu: merencanakan rute alternatif (mengurangi ketergantungan pada satu jalur), memanfaatkan moda transportasi lokal yang mampu menjangkau medan terjal (mis. menggunakan ojek/kuda/angkutan lokal untuk “last mile”), serta menyiapkan buffer stok di kecamatan sehingga jika jalur ke TPS tertentu tertutup sementara, logistik masih dapat diakses dari titik penyimpanan terdekat. Opsi A (menambah frekuensi truk) mungkin tidak memitigasi jalan putus; C (transportasi udara) mahal dan mungkin tidak tersedia; D (mencetak cadangan hanya di kecamatan) tidak cukup karena masih perlu distribusi ke TPS jika kecamatan sendiri terisolasi; E (menunda) melanggar jadwal dan berisiko mengganggu pelaksanaan.
Soal 3
Pada tahap rekapitulasi wilayah, operator Sirekap (sistem rekapitulasi) menemukan adanya selisih jumlah antara rekapitulasi manual yang diunggah oleh PPS dan rekapitulasi otomatis yang dihimpun dari formulir C1 digital: total suara yang terlapor di Sirekap untuk satu kecamatan melebihi jumlah formulir C1 yang masuk. Penyelenggara lokal menduga ada duplikasi unggahan dari beberapa PPS karena konektivitas tidak stabil dan beberapa unggahan diulang. Sebagai Penata Kelola Pemilu yang menguasai sistem, langkah yang paling tepat untuk memastikan integritas data sekaligus menyelesaikan selisih adalah…
A. Menghapus semua unggahan duplikat secara otomatis di sistem berdasarkan timestamp terbaru untuk menyamakan jumlah.
B. Melakukan audit silang terhadap formulir C1 fisik yang disimpan di PPS/PPK dan mencocokkan dengan backup digital, lalu memperbaiki catatan di Sirekap berdasarkan bukti fisik.
C. Memutuskan menerima angka Sirekap sebagai otoritatif karena sistem digital menampung agregasi waktu nyata.
D. Meminta setiap PPS untuk mengunggah ulang semua formulir C1 dari awal untuk memastikan konsistensi data digital.
E. Menonaktifkan penghitungan otomatis Sirekap untuk kecamatan tersebut dan melakukan rekap manual sampai masalah terselesaikan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Prinsip integritas data menuntut penyandingan antara sumber digital dan bukti fisik bila terjadi inkonsistensi. Langkah yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah audit silang terhadap formulir C1 fisik dan backup digital di PPS/PPK untuk menemukan sumber kesalahan (duplikasi, unggah berulang, kesalahan entry). Perbaikan pada Sirekap harus didasarkan pada bukti nyata, bukan penghapusan otomatis (opsi A) yang berisiko menghilangkan data benar, atau menerima angka yang tidak dapat dijustifikasi (opsi C). Mengharuskan unggah ulang penuh (opsi D) bisa merepotkan dan tidak menyelesaikan masalah bila bukti fisik tidak dicocokkan; menonaktifkan penghitungan otomatis (opsi E) melemahkan manfaat sistem dan hanya solusi sementara tanpa klarifikasi penyebab.
Soal 4
Seorang staf KPU tingkat kabupaten yang bertugas sebagai koordinator logistik secara kebetulan memiliki hubungan pribadi dekat (kerabat) dengan pemilik jasa transportasi lokal yang menjadi salah satu kontraktor distribusi logistik pemilu. Meskipun koordinator tersebut tidak secara langsung menandatangani kontrak, ia mempengaruhi alokasi rute melalui rekomendasi internal. Seorang anggota masyarakat menuduh adanya konflik kepentingan dan mempublikasikannya di media lokal. Menurut prinsip etika dan kode perilaku penyelenggara, langkah yang paling tepat bagi koordinator dan pimpinan KPU kabupaten untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan proses tetap akuntabel adalah…
A. Membiarkan proses berjalan karena tidak ada bukti korupsi, dan menolak tuduhan sebagai fitnah.
B. Segera menonaktifkan koordinator tersebut dari tugas yang berkaitan dengan logistik, melakukan penelusuran administratif atas hubungan, dan mengumumkan hasil penanganan ke publik.
C. Memindahkan rute distribusi ke penyedia lain tanpa pemeriksaan lebih lanjut agar tuduhan hilang.
D. Mengadakan pertemuan tertutup dengan pemilik jasa transportasi untuk menegaskan tidak ada keuntungan khusus dan meminta mereka menandatangani pernyataan etis.
E. Merekomendasikan evaluasi kinerja koordinator setelah pemilu selesai untuk menghindari gangguan pelaksanaan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Prinsip integritas menuntut tindakan proaktif, transparan, dan pencegahan benturan kepentingan. Langkah yang tepat adalah menonaktifkan koordinator dari peran yang berpotensi konflik (agar tidak mempengaruhi proses), melakukan penelusuran administratif untuk mengumpulkan fakta (apakah ada campur tangan yang melanggar aturan), dan mengomunikasikan langkah-langkah tersebut kepada publik untuk memulihkan kepercayaan. Opsi A mengabaikan reputasi dan prinsip; C (memindahkan rute) tidak menyelidiki akar masalah; D (pertemuan tertutup) kurang transparan dan tidak menghilangkan persepsi konflik; E menunda tindakan dan berisiko merusak kredibilitas penyelenggara.
Soal 5
Data partai menunjukkan tren penurunan partisipasi pemilih usia 18–25 di beberapa kecamatan perkotaan selama dua pemilu terakhir. Anda diminta membuat rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan partisipasi kelompok ini pada pemilu mendatang. Data yang tersedia meliputi: tingkat partisipasi per TPS per usia, jam sibuk mobilitas warga (penggunaan transportasi umum), kepadatan media sosial lokal, dan catatan kegiatan KPU daerah sebelumnya. Rekomendasi strategis yang paling tepat (berdasarkan analisis data) adalah…
A. Menambahkan TPS tambahan di tiap kecamatan untuk mengurangi jarak dan antrian, sehingga lebih banyak pemilih muda datang.
B. Memperpanjang jam pemungutan suara khusus untuk TPS yang berada di sekitar kampus/area pemuda agar menyesuaikan dengan jam sibuk mereka.
C. Melakukan kampanye digital terfokus melalui platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh pemilih 18–25, dikombinasikan dengan fasilitasi lokasi pemungutan di area keramaian pemuda (mis. kampus, pusat olahraga) setelah analisis kepadatan.
D. Menetapkan kuota minimal partisipasi pemuda dan memberi sanksi administratif jika tidak tercapai.
E. Menggencarkan sosialisasi door-to-door oleh relawan lama tanpa penyesuaian kanal komunikasi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Rekomendasi terbaik menggabungkan insights dari berbagai data: kanal komunikasi (media sosial), lokasi mobilitas pemuda, dan keberadaan TPS. Opsi C memadukan kampanye digital terfokus pada platform yang memang digemari kelompok 18–25 dan fasilitasi lokasi pemungutan di area yang sering dikunjungi pemuda (setelah dipastikan secara regulatif dan logistik memungkinkan), sehingga menghilangkan penghalang partisipasi (jangkauan info + kemudahan akses). Opsi A (menambah TPS) efektif pada teori tetapi mahal dan bukan solusi paling efisien jika penurunan lebih terkait kanal komunikasi dan lokasi aktivitas; B (memperpanjang jam khusus) bisa membantu namun memerlukan kajian operasional dan mungkin kurang efektif dibanding gabungan digital+lokasi; D tidak etis dan tidak praktis; E tidak memanfaatkan kanal utama pemuda sehingga kemungkinan dampak lebih kecil.
Soal 6
Dalam proses penetapan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten, KPU kabupaten menerima keberatan dari dua Panwascam yang melaporkan bahwa beberapa PPS terlambat mengunggah formulir C1 karena masalah listrik dan sinyal. Sementara itu, batas waktu unggah sudah lewat dan sistem rekap digital telah mengunci sebagian data. Anda sebagai Penata Kelola Pemilu diminta memberikan rekomendasi agar rekapitulasi tetap sah, akuntabel, dan tidak melanggar prosedur tahapan. Tindakan yang paling tepat adalah…
A. Meminta operator membuka kembali akses unggah untuk semua kecamatan agar seluruh data bisa dimasukkan ulang tanpa batas waktu.
B. Menginstruksikan PPS mengirim bukti fisik formulir C1 ke PPK dan melakukan klarifikasi langsung, lalu memperbarui rekap kabupaten berdasarkan dokumen resmi fisik.
C. Membiarkan data yang telat diunggah tidak digunakan dan tetap memakai data otomatis sistem digital karena batas waktu sudah lewat.
D. Menetapkan hasil sementara sambil menunggu instruksi tertulis dari KPU provinsi meski hal itu memperlambat rekap kabupaten.
E. Mengirim tim KPU kabupaten untuk mengambil data langsung dari TPS dan memasukkan angka baru tanpa merujuk dokumen fisik.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Ketika sistem terkunci dan unggahan digital tidak lengkap, rujukan legal dan paling otoritatif adalah dokumen fisik formulir C1. Melakukan klarifikasi ke PPS melalui PPK dan memperbarui rekap berdasarkan dokumen fisik adalah prosedur yang sah. Opsi A berisiko pada integritas data, C keliru karena mengabaikan data valid, D terlalu lambat tanpa alasan kuat, dan E tidak sah tanpa dokumen autentik.
Soal 7
Dalam simulasi pemungutan suara, ditemukan pola bahwa pengawas TPS kesulitan mengidentifikasi pemilih yang berpotensi menggunakan identitas orang lain karena antrean sangat panjang dan pencocokan daftar pemilih berjalan lambat. Anda diminta merancang penyesuaian prosedur yang meningkatkan efektivitas pengawasan tanpa menghambat kelancaran pemungutan. Pilihan paling tepat adalah…
A. Menambah jumlah pengawas TPS menjadi dua orang untuk mempercepat verifikasi identitas.
B. Menginstruksikan pemilih membawa dua jenis identitas sekaligus untuk memperketat verifikasi.
C. Mengoptimalkan alur antrean dengan memisahkan jalur pemilih yang sudah terdaftar dan yang perlu verifikasi tambahan, serta memberdayakan KPPS untuk validasi awal sebelum masuk ke meja pengawas.
D. Membatasi jumlah pemilih per jam untuk mengurangi kepadatan antrean.
E. Mengharuskan seluruh pemilih memindai QR khusus sebelum masuk TPS agar lebih aman.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Solusi paling efektif adalah perbaikan alur dan pembagian fungsi tanpa menambah beban administratif pemilih. Memisahkan jalur dan memberi KPPS peran validasi awal mempercepat proses sekaligus menjaga pengawasan. Opsi A tidak selalu memungkinkan secara regulatif; B memperberat pemilih; D tidak realistis untuk pemilu; E mengubah sistem secara drastis tanpa dasar regulasi.
Soal 8
Sebuah partai mengajukan keberatan karena jumlah suara sah yang tercatat di tingkat PPK lebih rendah 50 suara dibandingkan dengan catatan saksi mereka. Partai tidak menunjukkan bukti kuat selain salinan foto C1 yang kualitasnya buram dan sulit diverifikasi. PPK telah menunjukkan dokumen C1 plano fisik yang jelas dan tidak ada coretan. Apa keputusan paling tepat berdasarkan prinsip penyelesaian sengketa?
A. Menerima keberatan partai dan melakukan penghitungan ulang seluruh kotak suara di TPS terkait.
B. Menolak keberatan karena dokumen fisik C1 plano merupakan rujukan primer dan tidak ada bukti kuat bahwa terjadi kesalahan.
C. Menunda penetapan sambil menunggu partai menghadirkan saksi tambahan.
D. Menggabungkan angka versi saksi dan versi C1 plano sebagai “nilai kompromi.”
E. Mengirim formulir C1 ke provinsi untuk diuji kebenarannya tanpa melihat dokumen lokal.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Dalam sengketa hasil, C1 plano fisik adalah dokumen resmi paling otoritatif. Foto buram tidak dapat dijadikan dasar. Tidak ada indikasi pelanggaran atau salah catat, sehingga keberatan dapat ditolak. A dan C tidak memiliki dasar kuat; D tidak sah; E mengacaukan kewenangan berjenjang.
Soal 9
KPPS melaporkan bahwa satu TPS kehabisan tinta sidik jari di tengah proses pemungutan, sementara pemilih masih banyak dan distribusi ulang memakan waktu satu jam. Aturan mengharuskan penandaan jari pemilih untuk mencegah pemungutan ganda. Ketua KPPS meminta arahan cepat. Langkah yang paling sesuai prosedur adalah…
A. Menghentikan pemungutan suara sampai tinta datang karena aturan wajib dipatuhi tanpa pengecualian.
B. Mengizinkan pemilih melanjutkan tanpa tinta tetapi mencatat nomor KTP mereka untuk menghindari ganda.
C. Menggunakan penanda alternatif yang disarankan dalam pedoman teknis, seperti tinta darurat atau alat penanda lain yang sah, sambil menunggu tinta tambahan.
D. Mengalihkan pemilih ke TPS terdekat yang masih memiliki tinta.
E. Menggantikan tinta jari dengan verifikasi wajah melalui aplikasi daring.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pedoman teknis biasanya memberi ruang penggunaan tinta alternatif atau solusi serupa ketika tinta utama habis agar pemungutan tetap berjalan tanpa melanggar aturan. A terlalu kaku; B membuka celah pelanggaran; D sulit dilakukan karena pemilih terikat TPS; E tidak sesuai regulasi.
Soal 10
Di satu kecamatan, pelatihan KPPS dilakukan tergesa-gesa karena keterbatasan waktu. Setelah beberapa hari, muncul laporan bahwa sebagian KPPS masih salah memahami prosedur penghitungan suara, terutama cara mencatat suara tidak sah. Anda diberi mandat meningkatkan kualitas pemahaman mereka tanpa menunda tahapan. Solusi terbaik adalah…
A. Menyusun modul tertulis tambahan dan meminta KPPS mempelajarinya sendiri.
B. Mengumpulkan perwakilan KPPS untuk mengikuti pelatihan ulang penuh selama satu hari penuh.
C. Melakukan micro training terfokus dengan simulasi langsung berbasis contoh kasus kesalahan nyata, difasilitasi melalui pertemuan singkat di masing-masing desa/kelurahan.
D. Mengirim video penjelasan prosedur lewat grup WhatsApp tanpa sesi tanya jawab.
E. Menunda jadwal pemungutan suara untuk memberi waktu pelatihan ulang yang lebih komprehensif.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Micro training dengan simulasi langsung adalah solusi paling cepat, efektif, dan realistis, karena memberikan pemahaman praktis tanpa mengganggu tahapan. Opsi A dan D terlalu pasif; B terlalu lama dan tidak realistis; E tidak mungkin karena jadwal pemilu bersifat nasional.
Soal 11
Pada proses pemutakhiran data pemilih, sebuah desa melaporkan 140 pemilih baru hasil pindah datang, namun hanya 85 yang memiliki dokumen lengkap sesuai syarat, sementara 55 lainnya hanya memiliki surat keterangan domisili dari RT/RW tanpa dokumen kependudukan resmi. Deadline pemutakhiran akan berakhir dalam 2 hari, dan Dinas Dukcapil belum bisa memproses dokumen tambahan dalam waktu singkat. Bila Anda adalah Penata Kelola Pemilu yang harus memastikan akurasi sekaligus inklusivitas, langkah paling tepat adalah…
A. Memasukkan seluruh 140 pemilih ke DPT agar hak pilih tidak terhambat.
B. Menolak seluruh 55 pemilih yang tidak memiliki dokumen resmi karena tidak memenuhi syarat.
C. Mencatat 85 pemilih yang memenuhi syarat ke DPT, sementara 55 pemilih lainnya dimasukkan ke daftar pemilih tambahan (DPTb) jika mereka dapat menunjukkan identitas valid pada hari H.
D. Memasukkan 55 pemilih ke DPS terlebih dahulu sambil menunggu verifikasi lanjutan setelah penetapan DPT.
E. Menginstruksikan PPS untuk memberikan surat rekomendasi manual yang dapat menggantikan dokumen kependudukan.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Solusi ini mempertahankan akurasi data (hanya pemilih dengan dokumen lengkap masuk DPT) sekaligus memberikan akses hak pilih kepada pemilih lain melalui mekanisme DPTb sepanjang mereka menunjukkan identitas resmi pada hari pemungutan. Opsi A dan E tidak sah; B terlalu eksklusif; D tidak sesuai tahapan karena DPS bukan tempat menampung pemilih yang tidak memenuhi syarat.
Soal 12
Dalam masa kampanye terbuka, pengawas tingkat kecamatan menerima informasi bahwa salah satu calon legislatif menggunakan influencer lokal untuk mengkampanyekan dirinya melalui akun TikTok dengan materi yang tidak ditandai sebagai konten berbayar dan tidak mencantumkan identitas kampanye. Hal ini melanggar ketentuan transparansi kampanye di media digital. Sebagai Penata Kelola Pemilu yang berperan mendukung koordinasi pengawasan, tindakan paling tepat adalah…
A. Mengabaikan laporan karena kampanye digital sulit dibuktikan secara formal.
B. Meminta influencer menghapus konten tanpa proses klarifikasi agar tidak menimbulkan polemik.
C. Mengumpulkan bukti digital (tangkapan layar, metadata, link), melakukan klarifikasi kepada tim kampanye, dan menyampaikan rekomendasi penindakan ke Bawaslu sesuai mekanisme formal.
D. Meminta partai politik segera mengganti influencer tanpa menindaklanjuti laporan.
E. Hanya memberikan imbauan lisan kepada tim kampanye tentang pentingnya transparansi.
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Penanganan pelanggaran kampanye digital tetap harus berbasis bukti, prosedural, dan terkoordinasi dengan Bawaslu. Membuktikan metadata, melakukan klarifikasi, dan meneruskan pada mekanisme resmi adalah langkah sah. Opsi A, B, D, dan E tidak memenuhi standar hukum dan tidak menjaga integritas proses.
Soal 13
Saat rekapitulasi tingkat PPK, perbedaan antara suara sah dan jumlah pemilih yang hadir ditemukan di dua TPS. Angka pemilih hadir lebih tinggi dibanding jumlah surat suara kembali, tetapi tidak ada laporan kehilangan surat suara. KPPS mengaku terjadi kekeliruan pencatatan karena antrean panjang sehingga beberapa catatan tidak sinkron. Anda harus memutuskan tindakan yang tepat untuk menjaga legalitas proses rekap. Langkah terbaik adalah…
A. Mengabaikan perbedaan karena selisih kecil dan tidak memengaruhi peringkat perolehan suara.
B. Meminta KPPS membuat berita acara koreksi dan mencocokkan ulang semua dokumen C1, termasuk mencatat alasan ketidaksesuaian secara resmi.
C. Mengulang penghitungan suara di TPS tersebut tanpa pembukaan kotak suara.
D. Menurunkan tim audit dari provinsi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh.
E. Menggunakan angka rata-rata TPS lain dalam satu kelurahan sebagai penyesuaian.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
C1 dan dokumen TPS adalah dasar rekapitulasi. Kesalahan pencatatan harus diperbaiki melalui berita acara koreksi dan pencocokan ulang dokumen resmi. Opsi A tidak sah; C tidak mungkin tanpa kotak suara; D terlalu berlebihan; E tidak legal.
Soal 14
Satu hari sebelum pemungutan suara, sebuah TPS mengalami kebakaran kecil yang merusak sebagian logistik, termasuk surat suara cadangan dan sebagian alat kelengkapan TPS lainnya. Tidak ada korban, tetapi lokasi TPS tidak lagi aman digunakan. Sebagai Penata Kelola Pemilu, langkah mitigasi paling tepat adalah…
A. Memindahkan TPS ke lokasi alternatif yang aman, mendata kerusakan, dan meminta distribusi ulang logistik darurat dari PPK.
B. Membiarkan TPS tetap digunakan karena kebakaran sudah padam dan bisa dilanjutkan.
C. Memindahkan pemilih ke TPS terdekat tanpa mengubah daftar pemilih.
D. Mengurangi jumlah surat suara cadangan agar tidak perlu distribusi ulang.
E. Menunda pemungutan suara di TPS tersebut hingga logistik lengkap.
Jawaban Benar: A
Pembahasan:
Ketika lokasi rusak/berbahaya, TPS wajib dipindah ke tempat yang aman. Logistik yang rusak harus diganti melalui distribusi ulang darurat, dan pemilih tetap menggunakan TPS yang telah ditetapkan. Menunda (E) tidak sah; opsi B dan C berisiko; D tidak menyelesaikan masalah.
Soal 15
PPS harus memastikan distribusi kotak suara, tinta, dan formulir lengkap ke seluruh TPS. Namun, salah satu desa terluar hanya dapat diakses lewat jalur air yang tergantung pasang surut. Jika air surut terlalu lama, distribusi bisa terlambat dua jam dari jadwal pemungutan yang sudah ditentukan. Untuk memastikan ketepatan waktu, strategi paling sesuai adalah…
A. Mengirim logistik lebih awal dan menyimpannya di rumah ketua KPPS meskipun belum ada serah terima resmi.
B. Mengirim logistik sehari sebelumnya ke kantor desa sebagai titik buffer yang aman dan sudah ditetapkan dalam SOP.
C. Menunggu air pasang di pagi hari meskipun ada risiko pemungutan dimulai terlambat.
D. Menyerahkan logistik kepada relawan desa tanpa berita acara untuk mempercepat distribusi.
E. Mengalihkan lokasi TPS ke desa tetangga agar distribusi lebih mudah.
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Penyimpanan logistik harus sesuai SOP—biasanya kantor desa atau fasilitas resmi sebagai buffer point. Mengirim lebih awal ke rumah pribadi (A) tidak aman; C melanggar waktu pemungutan; D ilegal tanpa berita acara; E mengubah TPS secara mendadak dan tidak sesuai DPT.
Soal 16
Dalam proses penyusunan daftar pemilih khusus (DPK), Anda menemukan sekelompok pekerja musiman yang baru tiba di wilayah tersebut beberapa minggu sebelum hari pemungutan suara. Mereka tidak terdaftar dalam DPT dan tidak membawa dokumen kependudukan lengkap, tetapi mereka dapat menunjukkan surat keterangan kerja dari perusahaan lokal dan mengaku telah tinggal sementara di lokasi tersebut. Pekerja ini menuntut hak pilih mereka. Bagaimana langkah paling tepat yang dapat Anda ambil?
A. Mendaftarkan mereka dalam DPK berdasarkan surat keterangan kerja sebagai pengganti dokumen kependudukan.
B. Menolak seluruhnya karena tidak memiliki dokumen kependudukan yang valid.
C. Meminta perusahaan untuk membuatkan identitas sementara dan menggunakan itu sebagai dasar pendaftaran DPK.
D. Mengizinkan mereka memilih hanya jika mendapat rekomendasi langsung dari KPU provinsi.
E. Mengarahkan mereka untuk mengurus Surat Keterangan Domisili (Suket) dari kelurahan sebagai dasar dimasukkan ke DPK.
Jawaban benar: E
Pembahasan:
Pengguna DPK tetap harus memiliki dokumen kependudukan minimal, yaitu Suket dari kelurahan/desa. Opsi E memberikan jalur legal dan tidak menghilangkan hak pilih. Opsi A dan C tidak sesuai regulasi. Opsi B menghilangkan hak pilih tanpa solusi. Opsi D berlebihan dan tidak diperlukan.
Soal 17
Di salah satu kecamatan, terjadi perbedaan hasil rekap suara antara formulir C-Hasil yang ditampilkan saksi dan data yang masuk ke Sirekap. Setelah ditelusuri, KPPS mengakui bahwa pengisian C-Hasil dilakukan tergesa-gesa karena keterbatasan waktu dan pencahayaan buruk. Namun, isi kotak suara masih tersegel utuh dan belum dibuka sejak hari pemungutan suara. Langkah mana yang paling sesuai untuk menjaga integritas hasil rekap?
A. Menggunakan data Sirekap sebagai data resmi karena lebih stabil dan minim kesalahan manual.
B. Menggunakan formulir C-Hasil dari saksi walaupun tulisannya kurang jelas.
C. Membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan.
D. Mengembalikan proses rekap ke tingkat desa untuk diperbaiki ulang.
E. Menggabungkan data Sirekap dan C-Hasil dengan mengambil nilai rata-rata sebagai kompromi.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Penghitungan ulang sah jika memang terdapat inkonsistensi signifikan antara dokumen manual dan digital, selama kotak suara masih tersegel utuh. Opsi A dan B melemahkan validitas. Opsi D menunda tanpa jaminan akurasi. Opsi E tidak sesuai prinsip rekapitulasi.
Soal 18
Salah satu TPS di desa terpencil mengalami pemadaman listrik total pada saat pemungutan suara, sementara perangkat Sirekap offline membutuhkan daya untuk memproses foto C-Hasil. KPPS memutuskan menunda pemotretan dokumen sampai listrik kembali, yang kemungkinan baru tersedia malam hari. Sebagai Penata Kelola Pemilu, apa tindakan terbaik yang dapat Anda rekomendasikan?
A. Memerintahkan KPPS tetap menunggu listrik dan mengirim Sirekap malam hari.
B. Menyuruh KPPS membuat C-Hasil cadangan dan menyalin semuanya ke kertas untuk dikirim manual ke kecamatan.
C. Meminta KPPS mencari sumber listrik alternatif seperti genset atau perangkat pinjaman warga agar Sirekap bisa berjalan.
D. Mengarahkan KPPS membatalkan pengiriman Sirekap dan menggantinya dengan laporan naratif yang ditandatangani ketua KPPS.
E. Menginstruksikan KPPS menghentikan pemungutan suara hingga listrik kembali dan proses dokumentasi bisa lengkap.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Mencari sumber daya alternatif adalah solusi paling efektif tanpa menghentikan atau mengubah prosedur. Opsi A berisiko menghambat tahapan. Opsi B tidak menggantikan kewajiban pengiriman digital. Opsi D tidak sesuai standar. Opsi E melanggar aturan pemungutan suara yang tidak boleh ditunda dengan alasan teknis.
Soal 19
Dalam proses pengawasan kampanye, Anda menemukan akun media sosial anonim yang mengunggah konten hoaks terkait daftar pemilih tetap, menyatakan bahwa banyak nama fiktif sengaja dimasukkan untuk menguntungkan pihak tertentu. Konten tersebut viral dan memicu gejolak publik. Dengan sumber akun yang tidak jelas, apa langkah terbaik menurut standar penanganan isu informasi pemilu?
A. Mengabaikannya karena akun anonim tidak memiliki legitimasi.
B. Melaporkan akun tersebut ke platform media sosial agar dihapus tanpa klarifikasi resmi.
C. Membuat klarifikasi publik resmi berdasarkan data aktual DPT dan proses penyusunannya.
D. Menghubungi pihak yang menyebarkan hoaks untuk negosiasi agar unggahan dihentikan.
E. Menghentikan sementara publikasi data DPT agar tidak menjadi bahan provokasi tambahan.
Jawaban benar: C
Pembahasan:
Isu hoaks harus dilawan dengan klarifikasi resmi berbasis data, bukan pembungkaman sementara. Opsi C menjaga kredibilitas penyelenggara pemilu. Opsi A dan B reaktif dan tidak menyelesaikan masalah. Opsi D tidak tepat karena akun anonim tidak memiliki otoritas jelas. Opsi E justru memperburuk persepsi publik.
Soal 20
Pada masa kampanye, terjadi konflik antartim sukses di lapangan terkait penggunaan fasilitas umum. Kedua tim sama-sama mengklaim telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah, namun dokumen izin yang mereka tunjukkan menampilkan tanggal yang berbeda dengan jadwal kampanye yang berlangsung hari itu. Kondisi di lapangan sudah memanas dan massa mulai berkumpul. Apa keputusan paling tepat sebagai Penata Kelola Pemilu?
A. Mengizinkan salah satu tim untuk melanjutkan kampanye berdasarkan siapa yang lebih dulu mengajukan izin.
B. Menghentikan seluruh kegiatan kampanye di lokasi tersebut dan meminta kedua tim meninggalkan area untuk mencegah bentrok.
C. Mengizinkan kedua tim melakukan kampanye di titik yang sama secara bergantian pada hari itu.
D. Mengalihkan salah satu tim ke lokasi kampanye lain tanpa perubahan administrasi.
E. Membiarkan kegiatan berjalan sambil memantau dari jauh untuk memastikan tidak terjadi kekerasan.
Jawaban benar: B
Pembahasan:
Ketika izin tidak valid dan situasi berpotensi konflik, penghentian kegiatan adalah tindakan paling aman dan sesuai protokol pengamanan kampanye. Opsi C dan D berisiko memperkeruh situasi. Opsi A tidak adil tanpa verifikasi izin yang benar. Opsi E mengabaikan ancaman eskalasi.
Tingkatkan Peluang Lolos Uji Kompetensi Penata Kelola Pemilu!
Jangan biarkan persiapan yang setengah matang menghambat langkah Anda. Standar kompetensi kepemiluan kini semakin tinggi, dan hanya peserta yang benar-benar menguasai materi yang mampu menembus penilaian ketat. Paket soal dari ujikom.id dirancang untuk membawa Anda ke level tersebut—mulai dari simulasi soal HOTS, studi kasus realistis, hingga pembahasan mendalam yang membantu Anda memahami logika di balik setiap jawaban.
🔥 Mengapa Paket Soal ujikom.id Wajib Anda Miliki?
- Disusun mengikuti kisi-kisi terbaru dan praktik lapangan penyelenggara pemilu.
- Pembahasan tidak sekadar memberi jawaban, tetapi membangun cara berpikir layaknya Penata Kelola Pemilu profesional.
- Soal bervariasi, tidak monoton, dan dirancang untuk mengasah analisis, bukan sekadar menguji hafalan.
Jika Anda serius ingin lolos, maka inilah saatnya berinvestasi pada persiapan yang tepat.
👉 Dapatkan paket soal lengkapnya sekarang di ujikom.id dan jadikan diri Anda kandidat yang paling siap!
